Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) bagi 267 ribu unit rumah.
Bantuan dana tersebut akan disalurkan melalui 40 bank pelaksana, yang terdiri dari enam bank nasional dan 34 bank pembangunan daerah (BPD). Jumlah bank yang turut serta itu tercatat meningkat dibanding 2017 yang tercatat 33 bank.
Baca Juga
Advertisement
"Semua bank punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas penyaluran FLPP, SSB, dan program pembiayaan perumahan lainnya. Tidak ada larangan bank yang sudah menyalurkan SSB untuk juga dapat menyalurkan FLPP," sebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip Senin (5/2/2018).
Menteri Basuki juga mengatakan, keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, tapi juga dari kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa direspons dengan baik.
Melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR pada tahun ini akan menyalurkan KPR Subsidi melalui bank pelaksana sebesar Rp 4,5 triliun.
Besaran dana itu terdiri dari Rp 2,2 triliun yang berasal dari DIPA, serta Rp 2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok untuk 42.326 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Capaian 3 Tahun
Capaian Kementerian PUPR selama 3 tahun (2015-2017) dalam penyaluran FLPP & SSB mencapai 527.941 unit, dan untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai 282.729 unit.
Melalui KPR FLPP, MBR menikmati uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun, serta bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan bebas premi asuransi.
Adapun syarat penerima subsidi di antaranya adalah gaji atau penghasilan pokok yang tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak, dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun.
Advertisement
