Pekanbaru - Ratusan pengemudi transportasi online Pekanbaru berkumpul di depan gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Senin (5/2/2018). Massa aksi ini menuntut proses lebih lanjut atas tindak ketidakadilan yang kerap terjadi kepada mereka.
Korlap Aksi, Berta Simanjuntak, mengatakan ada beberapa tuntutan yang diminta massa aksi, di antaranya, menuntut pemanggilan terhadap instansi yang berkaitan.
"Segera pertemukan kami dengan taksi konvensional, Organda, Angkasa Pura, dan pihak keamanan bandara untuk mediasi mekanisme penjemputan offline dan tidak berbayar kepada kerabat dan keluarga kami di bandara," kata Berta selaku orator dari pantauan Riauonline.co.id.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, massa juga menuntut agar seluruh pengemudi transportasi online bisa mencari nafkah dengan tenang dan aman tanpa adanya ancaman intimidasi lagi.
Lebih lanjut, massa juga membeberkan beberapa kasus terkait pemukulan, sweeping, dan intimidasi yang kerap dilakukan oknum-oknum tertentu, seperti yang terjadi pada 20 Agustus 2017 lalu di Mall SKA.
Tampak beberapa spanduk berjejer di antara massa aksi, seperti spanduk bertuliskan "Berikan keadilan kepada driver online", "transportasi online sangat dibutuhkan", serta spanduk bertuliskan #savedriveronline.
Sebelumnya, massa aksi pengemudi transportasi online sudah melakukan longmars dengan rute dari lapangan Purna MTQ, dan berakhir di depan kantor DPRD.
Baca berita menarik lainnya dari Riauonline.co.id di sini.
Ratusan Tindak Kekerasan Diduga Diterima Pengemudi Transportasi Online
Ratusan pengemudi taksi online menyampaikan tindak pidana yang kerap terjadi di tengah carut-marutnya persaingan transportasi di Riau.
Tak tanggung-tanggung, sekitar 500 pengemudi taksi dan ojek online menuntut keadilan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Senin, 5 Februari 2018.
"Setelah kami ditolak ke DPRD Pekanbaru, kami menyampaikan tindak pidana yang kerap kami rasakan," kata perwakilan pengunjuk rasa, Kristiandi Panjaitan di halaman DPRD Riau, Senin (5/2/2018).
Menurut Kristiandi, selama angkutan online beroperasi di Pekanbaru, sedikitnya telah terjadi 200 kekerasan. "Terbanyak kekerasan terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru," imbuhnya.
Selain itu, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan di DPRD Riau tersebut juga untuk mengawal jalannya mediasi kepada dinas terkait.
"Kami minta untuk mengawal dan memediasi dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Organda dan rekan taksi konvensional. Kami membutuhkan mereka yang bisa menengahi," tutupnya.
Simak video pilihan berikut ini:
Advertisement
