Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat SBY memberikan klarifikasi soal tudingan ada namanya di balik kasus dugaan megakorupsi KTP ellektronik atau e-KTP. SBY membantah melakukan intervensi dalam proyek pengadaan e-KTP itu.
Tidak hanya membantah, pemilik nama lengkap Soesilo Bambang Yudhoyono ini juga mengaitkan skandal e-KTP dengan tahun politik saat ini.
Advertisement
SBY mencurigai namanya dibawa-bawa dalam kasus korupsi e-KTP sebagai serangan politik menjelang pemilihan umum 2019. Presiden ke-6 RI itu bahkan menyebutkan ada skenario atau konspirasi besar terkait tuduhan itu.
"Sama sekali tidak benar, tuduhan saya melibatkan diri atau ngatur atau ikut-ikutan dalam proyek e-KTP," ujar SBY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
"Lantas ada apa dengan semua ini? Ini skenario siapa? Konspirasi model siapa seperti ini di tahun politik 2019? Inilah yang harus dibuka, inilah jihad saya untuk mendapat keadilan di negeri ini," papar SBY.
Dia mengatakan, akan berjihad untuk mengungkap skenario tersebut.
"Saya masih percaya kepada Kabareskrim, Kapolri, dan Presiden Jokowi, mudah-mudahan mereka mendengar apa yang saya adukan ini," ucap SBY.
Sidang Kasus E-KTP
Nama mantan Presiden SBY sempat disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto (Setnov). Adalah mantan Wakil Ketua Banggar DPR Fraksi Demokrat Mirwan Amir yang memunculkan nama SBY.
Awalnya, penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya bertanya kepada Mirwan Amir yang kini menjadi Ketua DPP Hanura. Firman bertanya soal apakah proyek e-KTP ada kaitannya dengan pemenangan Pemilu 2009.
"Memang itu program dari pemerintah," ujar Mirwan menjawab pertanyaan Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis 25 Januari 2018.
Kemudian Firman mempertegas dengan menanyakan siapa pemegang pemerintahan pada 2009. Dengan tegas Mirwan menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat.
"Susilo Bambang Yudhoyono," kata dia.
Firman kembali bertanya apakah Mirwan Amir sempat mendapat intervensi terkait program e-KTP. Mirwan menjawab tidak. Kemudian, Firman bertanya kembali apakah Mirwan sempat berkomunikasi dengan SBY soal e-KTP.
"Tidak pernah, tapi saya dengar saran dari Pak Yusnan Solihin bahwa program e-KTP ini ada masalah. Maka dari itu Pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah. Saya juga percaya dengan Pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik, jangan dilanjutkan," kata dia.
Mirwan menyebutkan, Yusnan Solihin yang merupakan pengusaha sekaligus politisi Partai Gerindra sudah melihat kejanggalan dalam proses e-KTP. Berdasarkan pernyataan Yusnan, Mirwan mengaku sudah menyampaikan kejanggalan e-KTP kepada SBY.
"Pernah saya sampaikan bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata dia.
Mirwan mengaku menyampaikan hal tesebut langsung kepada SBY di Cikeas. Namun, SBY memerintahkan untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini untuk menuju Pilkada, jadi proyek ini harus jalan terus," kata dia.
Advertisement
