Liputan6.com, Ambon: Belakangan ini tersiar selentingan kabar yang menyebutkan bahwa sebuah kelompok separatis akan mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan di Maluku pada 25 April mendatang. Pengibaran bendera tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun RMS. "Pemerintah harus secara serius menyikapi rencana pengibaran bendera ini," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Muhammadiyah Gudwil Zubir, di sela-sela kunjungan sejumlah tokoh lintas agama ke Ambon, Maluku, baru-baru ini.
Gudwil mengungkapkan, tokoh lintas agama selama dua hari berada di Ambon dan sudah berdialog dengan para pemuka maupun masyarakat dua komunitas di Maluku [baca: Tokoh Lintas Agama Menemui Kelompok Bertikai Ambon]. Ternyata, dalam sejumlah pertemuan tersebut, beberapa tokoh maupun organisasi keagamaan di Ambon mengungkapkan keresahan masyarakat setempat perihal HUT RMS.
Sementara menanggapi adanya sekelompok orang di Ambon yang belum menerima hasil Malino II, Gudwil meminta pemerintah pusat dan daerah supaya bersikap arif dan bijaksana. Caranya, dengan mengundang unsur yang terkait buat ikut berdialog. Tujuannya, supaya semua kepentingan maupun permasalahan bisa diatasi bersama.
Selasa kemarin, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sebenarnya sudah memerintahkan gubernur dan aparat daerah Maluku menindak tegas pengibar bendera RMS. Jika perlu, aksi separatis itu harus dilawan secara fisik [baca: Mendagri: Tindak Tegas Pengibar Bendera RMS]. Sebelumnya, Wakil Presiden Hamzah Haz juga menyatakan bahwa pemerintah akan menindak siapa saja yang berupaya mengibarkan bendera tadi [baca: Pemerintah Akan Tindak Tegas Pengibar Bendera RMS].
Menyusul keputusan pemerintah untuk melarang pengibaran bendera RMS oleh pengikutnya, TNI mengaku akan menyiagakan 1.403 personelnya di Maluku. Hal itu guna mengantisipasi potensi kerusuhan dan mencegah digelarnya peringatan HUT RMS. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jendral Sjafrie Sjamsuddin di Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini.
Sjafrie menambahkan, Panglima TNI telah menginstruksikan kepada pasukan yang bertugas di Maluku agar bersiap siaga menghadapi rencana mobilisasi massa dalam rangka peringatan tadi. Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan instruksi Mendagri pada Selasa kemarin.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
Gudwil mengungkapkan, tokoh lintas agama selama dua hari berada di Ambon dan sudah berdialog dengan para pemuka maupun masyarakat dua komunitas di Maluku [baca: Tokoh Lintas Agama Menemui Kelompok Bertikai Ambon]. Ternyata, dalam sejumlah pertemuan tersebut, beberapa tokoh maupun organisasi keagamaan di Ambon mengungkapkan keresahan masyarakat setempat perihal HUT RMS.
Sementara menanggapi adanya sekelompok orang di Ambon yang belum menerima hasil Malino II, Gudwil meminta pemerintah pusat dan daerah supaya bersikap arif dan bijaksana. Caranya, dengan mengundang unsur yang terkait buat ikut berdialog. Tujuannya, supaya semua kepentingan maupun permasalahan bisa diatasi bersama.
Selasa kemarin, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sebenarnya sudah memerintahkan gubernur dan aparat daerah Maluku menindak tegas pengibar bendera RMS. Jika perlu, aksi separatis itu harus dilawan secara fisik [baca: Mendagri: Tindak Tegas Pengibar Bendera RMS]. Sebelumnya, Wakil Presiden Hamzah Haz juga menyatakan bahwa pemerintah akan menindak siapa saja yang berupaya mengibarkan bendera tadi [baca: Pemerintah Akan Tindak Tegas Pengibar Bendera RMS].
Menyusul keputusan pemerintah untuk melarang pengibaran bendera RMS oleh pengikutnya, TNI mengaku akan menyiagakan 1.403 personelnya di Maluku. Hal itu guna mengantisipasi potensi kerusuhan dan mencegah digelarnya peringatan HUT RMS. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jendral Sjafrie Sjamsuddin di Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini.
Sjafrie menambahkan, Panglima TNI telah menginstruksikan kepada pasukan yang bertugas di Maluku agar bersiap siaga menghadapi rencana mobilisasi massa dalam rangka peringatan tadi. Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan instruksi Mendagri pada Selasa kemarin.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)
