Sudah Sembuh, 78 Pasien RSJ Jambi Tetap Tak Bisa Pulang ke Rumah

Gara-gara tak bisa pulang ke rumah, RSJ Jambi harus menanggung biaya hidup pasien yang tak sedikit, termasuk membeli bedak.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Feb 2018, 22:00 WIB
Ilustraasi foto Liputan 6

Liputan6.com, Jambi - Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jambi dr Hernayawati mengatakan sebanyak 78 orang pasien di rumah sakit tersebut tidak mendapatkan perhatian dan ditelantarkan keluarganya padahal mereka sudah tidak perlu dirawat lagi.

Hal itu terungkap saat dengar pendapat Komisi IV DPRD Provinsi Jambi bersama RSJ Jambi di gedung DPRD setempat, Selasa, 6 Februari 2018.

Hernayawati mengatakan, puluhan pasien itu semula didatangkan dari berbagai daerah dan instansi. Ada juga dari Dinas Sosial dan yang diantar langsung keluarganya.

"Untuk biaya pasien yang terlantar oleh keluarganya ini cukup besar, di mana hari-hari untuk makan minumnya sebesar Rp 25 ribu. Itu belum termasuk pakaian dan kebutuhan lainnya. Kalau wanita itu perlu bedak dan make up, semuanya masih kita tanggung," kata Hernayawati, dilansir Antara.

Dia mengatakan sebagian pasien di RSJ ada yang mempunyai keluarga, tetapi keluarga pasien tidak bisa menerima kehadirannya lagi dengan alasan beragam. Ada yang beralasan tidak cukup mampu untuk mengurusi, ada pula karena faktor ekonomi.

Namun dari puluhan pasien yang ditanggung tersebut, kebanyakan adalah pasien yang tidak diketahui lagi keluarganya dan alamat tinggalnya. Itu karena mereka diambil oleh Dinas Sosial di jalanan.

 

 


Dikembalikan ke Dinas Sosial?

Gambar ilustrasi

Hernayawati mengatakan sebelumnya mereka telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk ditampung di Panti Sosial milik mereka. Namun, kondisinya belum memungkinkan apalagi hanya satu blok. Sementara, dengan jumlah pasien tersebut harusnya memiliki dua blok.

"Mereka tidak mungkin digabung, sebab ada yang laki-laki dan perempuan dan itu harus dipisah," katanya menambahkan.

Menanggapi keluhan pihak RSJ itu, Anggota Komisi IV DPR Provinsi Jambi, Popriyanto mengatakan pemerintah harus segera memberikan solusi tepat bagi pasien tersebut.

Dirinya mendukung bila pasien yang tidak harus rawat inap lagi itu dilimpahkan kepada Dinas Sosial untuk dibina dan diberikan keterampilan.

"Tapi harus beda blok, kalau satu blok bahaya. Jadi harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan," kata Popri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya