Jokowi: BPN Sumbar Punya Utang 1 Juta Sertifikat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat untuk menyelesaikan utang sertifikat tanah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2/2018).

Menurut Jokowi, seharusnya BPN Sumbar memberikan sebanyak 1,7 juta sertifikat pada tahun ini. Hanya saja, baru sekitar 700 ribu sertifikat yang baru diselesaikan.

"Oleh sebab itu, kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang pada rakyat 1 juta sertifikat yang harus segera diselesaikan dan tadi saya sudah perintahkan kepada menteri tahun 2023 harus selesai semuanya," kata Jokowi seperti dikutip dari situs setkab.go.id.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa seharusnya 126 juta sertifikat telah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat, tetapi baru 46 juta yang bisa dipegang sampai tahun 2015 yang lalu.

"Oleh sebab itu, masih ada 80 juta sertifikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan besar dari Kementerian BPN. Saya sudah titip perintahkan kepada Pak Menteri tahun yang lalu 5 juta sertifikat yang bisa tercapai sudah kita berikan pada masyarakat," tambah Jokowi.

Alasan mengapa sertifikat ini penting, sambung Jokowi, karena setiap dirinya ke daerah, provinsi, kabupaten/kota, keluhan yang masuk selalu sengketa tanah, sengketa lahan dimana-mana.

"Di hampir semua provinsi sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak untuk atas tanah yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang," terang Jokowi.