Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kini tengah gencar membangun pemukiman baru, sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo yang hendak membangun satu juta rumah.
Sebagai pihak yang ditugasi untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang giat membangun hunian berbentuk rumah tapak dan rumah susun sederhana milik (rusunami).
Advertisement
Dari kedua tipe hunian tersebut, mana yang paling banyak dipilih oleh masyarakat?
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menyebutkan, permintaan untuk memiliki rumah tapak masih lebih besar daripada rusunami.
"Demand masih lebih tinggi di rumah tapak, meskipun dia di pinggiran kota dan jauh. Akan tetapi, ke depannya kita akan lebih terus banyak bikin rumah vertikal, low rise vertikal. Untuk di kota kaya Jakarta, kita harus buat yang highrise vertikal," ungkapnya kepada Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Senin (12/2/2018).
Dari data yang Liputan6.com terima dari Kementerian PUPR, batas harga jual satu unit rusunami di Jakarta bervariasi, tergantung lokasinya.
Harga paling mahal berada di Jakarta Utara, yaitu Rp 345,6 juta per unit, diikuti Jakarta Pusat sebesar Rp 334,8 juta per unit, Jakarta Selatan Rp 331,2 juta per unit, Jakarta Barat Rp 320,4 juta per unit, dan Jakarta Timur Rp 316,8 juta.
Ketika ditanyai faktor penyebab harga di tiap wilayah itu berbeda, Lana mengatakan itu karena harga indeks kemahalan konstruksi di tiap wilayah. "Makanya, harga penjualannya juga berbeda-beda," tukas dia.
"Harga jual per meter persegi paling tingginya juga harus dilihat. Misalkan batasan harga jual paling tinggi Rp 230 juta, tapi luasnya hanya 20 meter persegi. Maka per meter perseginya itu adalah Rp 16 juta," dia menjelaskan.
Tonton Video Pilihan Ini:
Kerjasama dengan Perumnas, BPN, dan BPD
Lana melanjutkan, Kementerian PUPR telah menyerahkan mandat kepada Perumnas serta pengembang lainnya sebagai pihak kontraktor pembangunan rusunami.
"Untuk penyaluran KPR (Kredit Perumahan Rakyat), kita bekerjasama dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah) seperti Bank DKI, serta 8 bank umum nasional, yaitu BTN, BRI, BRI Syariah, Bank Artha Graha, Bank Mandiri, BNI, BTPN, dan Bank Mayora," paparnya.
Terkait realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan, dia menyebutkan demand paling tinggi berasal dari Jawa Barat, yaitu sebesar 143.479 unit. Banten menyusul dengan selisih di atas tiga kali lipat, yakni 41.292 unit.
Saat ditanya mengenai penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di daerah lainnya seperti di Papua, Lana mengatakan bahwa jumlahnya sudah terhitung besar.
"Papua cukup besar. Tahun lalu saja, hampir 5 ribu unit yang sudah meyalurkan KPR, baik yang FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau SSB (Subsidi selisih bunga)," pungkas dia.
Advertisement
