Selain soal Tambah Pimpinan, Ini 13 Substansi Penting UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas menyatakan terdapat 14 substansi dalam Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 yang disahkan menjadi UU saat rapat paripurna.

Supratman menyatakan yang pertama yaitu penambahan pimpinan MPR, DPR dan DPD serta penantian wakil pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kedua adanya perumusan kewenangan DPR dalam bahas RUU yang berasal dari presiden dan maupun diajukan oleh DPD.

"Ketiga adanya penambahan rumusan tentang pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau warga masyarakat secara umum yang melibatkan Kepolisian," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Keempat, penambahan rumusan penggunaan hak interpelasi dan hak angket. Politikus Gerindra ini melanjutkan dalam draf itu ada juga yang menghidupkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara.

Keenam ada penambahan pula rumusan tentang kewenangan Baleg dalam penyusunan RUU tentang pembuatan laporan kinerja inventarisasi masalah di bidang hukum.

Untuk substansi ketujuh yaitu perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD. UU MD3 juga menambah rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat satu.

"Kesembilan ada penambahan rumusan mekanisme pemanggilan WNI dan orang asing acara paksa dalam hal tidak memenuhi pemanggilan panitia angket," lanjut dia.