Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi memberikan wejangan kepada seluruh pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Pembekalan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Selasa ini.
Budi Karya meminta para pejabat di Kemenhub untuk bekerja lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan serapan anggaran di Kemenhub sering menjadi sorotan.
Terakhir, serapan anggaran tersebut menjadi bahan evaluasi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Karena serapan tak maksimal, anggaran Kemenhub pun mengalami penurunan.
Baca Juga
Advertisement
"Pagu anggaran Kemenhub 2018 itu Rp 45,2 triliun, 2017 sebesar Rp 47 triliun, mengalami penurunan 5,7 persen. Penurunan itu untuk instropeksi kita," ujar Budi Karya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Disampaikannya, apa yang diterima Kemenhub ini sudah menjadi aturan main dalam Kabinet Kerja. Hal serupa juga berlaku di istansi pemerintahan lain yang penyerapannya tidak maksimal juga akan ada konsekuensi.
Budi Karya ingin dengan anggaran Rp 45,2 triliun tersebut, serapan anggaran di 2018 bisa mencapai angka 90 persen.
"Kita bertekad untuk melaksanakan pencapaian daya serap itu 90 persen. Kita harapkan maret 2018 seluruh kegiatan strategis sudah dilelang," tegas Budi Karya.
Kritik Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengkritisi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam beberapa tahun terakhir. Dengan anggaran yang cukup tinggi belum tercermin dengan hasil di lapangan.
Pertama, Menkeu menilai kinerja penyerapan anggaran yang dalam 10 tahun terakhir tidak pernah lebih dari 90 persen. Padahal anggaran setiap tahun naik.
"Jadi kenyataannya, kemampuan Kementerian ini belum tentu mampu dalam mendapatkan tambahan alokasi anggaran. Jangan lagi beralasan proyek tidak jalan karena tidak ada anggaran, kalau nyatanya banyak anggaran yang tidak terserap," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Kemenhub.
Kedua, Sri Mulyani juga menilai Kemenhub menjadi salah satu kementerian yang paling lambat dalam melibatkan swasta untuk penggarapan proyek-proyek infrastruktur transportasi.
Hal ini diindikasikan Menkeu karena pejabat Kemenhub pola pikirnya sudah tergantung terhadap APBN. "Saya anggap kementerian ini agak lambat dalam menentukan mendorong peranan swasta dalam berbagai macam hal," kata dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
