Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengevaluasi proyek-proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini untuk melihat proyek-proyek mana yang kemungkinan tidak akan bisa terealisasi hingga 2019.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya tengah membuat kriteria terkait dengan proyek yang kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar PSN lantaran tidak menunjukkan progres pembangunan yang signifikan.
"Jumlahnya saya tidak bisa bilang. Intinya adalah kita buat kriteria dulu, seperti apa yang harus di-drop," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menuturkan, saat ini jumlah proyek yang masuk dalam PSN mencapai 245 proyek. Namun, pemerintah akan melihat dulu mana proyek yang selama ini tidak menunjukkan progres signifikan agar bisa dievaluasi
"Kan PSN kita sekarang itu ada 245, kira-kira yang akan dipertimbangkan loh. Saya enggak bilang sudah pasti drop itu proyek yang pembangunan fisiknya enggak mulai sampai 2019. Jadi, kita lihat betul mana proyek yang enggak akan ada pembangunan fisik sampai 2019. Berapa proyek saya belum mau bilang," kata dia.
Darmin juga memastikan pemerintah tidak akan sembarangan mengeluarkan sebuah proyek dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebab, jika proyek tersebut digarap dengan melibatkan pihak swasta, maka harus tetap berjalan.
"Memang ironisnya itu gini, ada beberapa bidang terutama listrik dan bisa juga infrastruktur lain itu dia sudah teken kontrak dengan swasta enggak bisa di-drop begitu saja. Yang saya maksud belum ada pembangunan sampai 2019 bisa di-drop itu yang pemerintah. Kalau yang dengan swasta, kalau tanda tangan kontrak, jalan itu, enggak akan di-drop," ujar dia.
Seperti diketahui, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional dan dua program Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebanyak 245 proyek strategis nasional tersebut dengan investasi Rp 4.197 triliun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Segera Rampung
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk segera menuntaskan proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, diharapkan proyek infrastruktur tersebut bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jokowi mengatakan hal itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna dengan topik Rencana Kerja Pemerintah 2019.
"Saya minta program prioritas dan proyek strategis nasional yang belum selesai di 2017 agar segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan program proyek strategis yang direncanakan dan mulai dikerjakan di 2018 betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.
Jokowi menuturkan, jika memang ada proyek pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan, maka harus segera diputuskan. Ini agar proyek tersebut tidak menjadi proyek mangkrak.
"Untuk itu saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi lagi program proyek yang bisa betul-betul dieksekusi. Mana yang tidak mungkin untuk dilaksanakan ini harus diputuskan cepat," kata dia.
Dia menyatakan, pada 2019 merupakan tahun politik dan menjadi dari masa pemerintahan Jokowi-JK yang berlangsung selama lima tahun. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk segera merampungkan tugas-tugasnya.
"Kemudian terkait RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019, saya ingatkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik, dan saya minta agar setelah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing ekonomi kita," ujar dia.
Advertisement
