Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu program andalan pada 2018 ini adalah Padat Karya Tunai (PKT).
Tak ingin program tersebut hanya sebatas wacana, Menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus melakukan peninjauan langsung. Pada pekan ini, peninjauan dilakukan pada program PKT di Makassar.
"Menteri Basuki sekarang masih berada di Makassar, meninjau Program Padat Karya. Sebelumnya, dia terbang dari Ambon lalu nyambung ke Makassar," jelas staf Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Ahmad Jayadi kepada Liputan6.com, Kamis (15/2/2018).
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, Menteri Basuki melakukan peninjauan beberapa Program PKT yang diadakan di Provinsi Maluku. Salah satunya adalah Program Padat Karya Tunai jalan produksi melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Lewat anggaran dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk kegiatan berupa pembangunan jalan produksi demi memudahkan pengangkutan hasil pertanian sepanjang 1.095 meter tersebut adalah senilai Rp 600 juta.
Jumlah pekerja yang terlibat adalah sebanyak 88 orang yang dibagi dalam 4 kelompok tani setempat. Mereka menerima upah sebesar Rp 120 ribu dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan.
Bina Marga
Program PKT lainnya adalah pemeliharaan jalan yang dilakukan melalui anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga. Pelaksanaannya berupa pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan.
Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,9 miliar untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilakukan di 13 lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengerjaan dilakukan oleh 25 orang di tiap lokasi selama 60 hari.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengeluarkan dana untuk program-program lainnya di sana, seperti pemeliharaan jalan sepanjang 292 km senilai Rp 5,4 miliar, PISEW di 4 kecamatan dengan anggaran Rp 2,4 miliar, serta perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rumah swadaya bagi 500 unit rumah, dengan dana sebesar Rp 1,25 miliar.
Advertisement
