Liputan6.com, Makassar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi pilkada damai 2018 secara nasional di Anjungan Losari Makassar, Minggu (18/2/2018).
Deklarasi damai yang diawali dengan gerak jalan santai sepanjang 3 kilometer itu, diikuti ribuan peserta yang terdiri dari beberapa komisioner KPU se-Indonesia, panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemungutan Kecamatan atau (PPK) se-Indonesia.
Advertisement
Tak hanya itu, turut juga diramaikan oleh Aparat Kepolisian, TNI, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel dan simpatisannya, masyarakat biasa, berbagai ormas, dan LSM. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua KPU RI Arief Budiman.
"Tujuannya mengajak seluruh pihak yang ada untuk bersama-sama menciptakan pelaksanaan pilkada yang damai dan berintegritas," kata Sabri Sulaiman, Sekretaris KPU Makassar saat ditemui di sela-sela kegiatan berlangsung.
Sabri berharap, dengan kegiatan yang ada, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi secara maksimal, khususnya menggunakan hak suaranya dengan baik dalam Pilkada Serentak 2018.
"Jangan ada sampai tidak memilih. Mari kita manfaatkan hak suara kita di pilkada 2018 ini. Serta utamanya tidak tergoda dengan rayuan politisasi uang dan Sara," Sabri menandaskan.
Gerak jalan santai pilkada damai yang dibuka langsung oleh Ketua KPU RI Arief Budiman berlangsung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Lapangan Karebosi dan finis di Anjungan Losari yang menjadi pusat digelarnya Deklarasi Pilkada Damai 2018.
Tolak Isu SARA
Sebelumnya, empat pasangan calon atau Paslon yang ikut dalam Pilkada Kota Bengkulu tahun 2018 bersepakat untuk menolak politisasi dengan isu Suku Agama Ras dan Aliran atau SARA. Deklarasi penolakan itu dilakukan di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu yang digagas Badan Pengawasan Pemilu.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap mengatakan, selain menolak politisasi SARA, para kontestan pilkada Kota Bengkulu 2018 juga mendeklarasikan tolak politik uang. Ini tidak memgurangi visi bersama untuk menampilkan pilkada yang berintegritas cerdas dan hasilnya juga berkualitas.
"Ini menjadi komitmen bersama. Politik uang adalah politik perut. Usaha tim sukses mengunakan kekuatan uang maupun barang agar tidak memilih sesrorang atau digunakan untuk memilih calon tertentu harus dicegah," tegas Parsadaan di Bengkulu Rabu 14 Februari 2018.
Tolak politisasi sara ini kata Parsadaan, dilakukan berkaca dari Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Pelajaran terpenting yang bisa diambil adalah berkembangnya isu suku agama ras ini suatu keniscayaan tidak bisa dihindari.
Hasil survey beberapa lembaga menyebutkan, ternyata daya rusak politik sara sangat besar sekali dan berdampak membahayakan. Bahkan sampai calon terpilih masih dugunakan politisasi sara.
"Kita terpecah-pecah dan tersekat-sekat," lanjut Persadaan seraya menyebutkan, meskipun dalam politik itu sah saja dilakukan, tetapi setinggi apapun suhu politik, pilkada harus tetap jalan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
