Wapres JK Pimpin Rapat Evaluasi Test Event Asian Games 2018

Wapres JK memimpin rapat koordinasi evaluasi test event Asian Games 2018, yang telah dilakukan 8-15 Februari.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 19 Feb 2018, 11:02 WIB
Wapres JK memimpin rapat koordinasi evaluasi test event Asian Games 2018, yang telah dilakukan 8-15 Februari. (Liputan6.com/Putu Merta)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, yang juga Ketua Pengarah Asian Games 2018, memimpin rapat koordinasi evaluasi test event, yang telah dilakukan 8-15 Februari. Dalam Rakor tersebut turut hadir Menko PMK Puan Maharani, Ketua Pelaksana Asian Games Erick Thohir, Menpora Imam Nahrowi, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menurut Erick, banyak pelajaran yang bisa diambil. Misalnya sistem operasional di Athletes Village, kesediaan aneka moda transportasi untuk memoblisasi atlet, ofisial, wasit, juri dan media ke lokasi pertandingan, hingga partisipasi volunteer saat test event Asian Games 2018.

"Kami belajar banyak," ucap Erick di Wisma Serba Guna, Jakarta (19/2/2018).

Dia pun menuturkan, ada yang perlu dievaluasi segera terkait test event Asian Games 2018. Di antaranya soal transportasi, koneksi jaringan data, koordinasi internal dan eksternal.

"Soal transportasi, kita sudah memiliki alternatif solusi, meliburkan sekolah, serta mengatur jam kantor juga menjadi pilihan," ungkap Erick.

 


Soal Koneksi

Telkomsel uji jaringan dan layanan di Test Event Asian Games 2018 (Foto: Telkomsel)

Untuk koneksi, masih kata dia, perlu diperhatikan jaringan data yang harus ditemukan solusi cepat. Karena ketidakstabilan yang terjadi, mengganggu proses sistem entry data, akreditasi, dan games management system, kendala pada koordinasi internal dan eksternal butuh perhatian khusus.

Secara internal diperlukan terobosan agar sinergi antardepartemen dan juga dengan pengurus cabang olahraga terkait operasional pertandingan berjalan jauh lebih lancar. Sementara secara eksternal, harus lebih diintensifkan pertemuan dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait sehingga bisa menghasilkan keputusan yang langsung diterapkan.

"Ambil contoh, dengan Kemenpupera perlu pembenahan di beberapa competition venue di kawasan Gelora Bung Karno, lalu dengan Bea dan Cukai serta Kepolisian terkait kelancaran masuknya peralatan pertandingan, dan kementerian lain seperti kesehatan, komunikasi dan informasi, pariwisata, dan pertanian, terutama terkait serfitikasi bebas penyakit bagi hewan, terutama kuda," pungkas Erick.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya