Liputan6.com, Cirebon Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi menargetkan sebanyak 18.624 orang peserta mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan sebanyak 12.880 orang ditargetkan tersertifikasi pada tahun 2018.
Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker pada Jumat (16/2), Dirjen Pembinaan Pelatihan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio mengatakan target tersebut bisa terwujud jika BBPLK Bekasi mambangun sinergi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) binaannya.
"Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. BBPLK Bekasi harus bersinergi dengan BLK binaannya agar target pelatihan PBK dan sertifikasi tenaga kerja bisa tercapai," kata Dirjen Bambang.
BBPLK Bekasi mendapat tambahan 25 BLK binaan pada 2018. Sebelumnya BBPLK Bekasi hanya memiliki empat BLK binaan. Dengan tambahan tersebut jumlah BLK binaan BBPLK Bekasi menjadi 29 yang terdiri dari 23 BLK UPTD dan 6 BLK Komunitas.
"Penambahan BLK binaan harus disikapi dengan baik oleh BBPLK Bekasi agar pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan di daerah bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi berjalan dengan baik, antara lain meningkatkan kompetensi instruktur di BLK binaan, pemenuhan kebutuhan Assesor untuk pelaksanaan uji kompetensi, dan menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan serta potensi daerah," ujar Bambang.
Dikatakan Dirjen Bambang, pemerintah terus mendorong mendukung upaya yang dilakukan dalam menciptakan tenaga kerja terampil di BLK pusat dan daerah. Hal ini dilakukan agar BLK mejadi pusat pelatihan tenaga kerja profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri.
"Kita terus dorong agar BLK mampu menghasilkan lulusan pelatihan kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri sehingga mempercepat pengurangan pengangguran dan memperbanyak wirausaha mandiri, " kata Dirjen Bambang.
Sementara itu, Kepala BBPLK Bekasi, Helmiaty Basri mengatakan pelaksanaan Rakornis bertema ‘Percepatan Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Dalam Rangka Menciptakan Tenaga Kerja Kompeten’ dilaksanakan untuk menyamakan visi dan misi dengan BLK binaan.
"Rakornis ini bertujuan untuk menyamakan presepsi dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di BLK binaan. Selain itu, juga untuk mengindentifikasi dan membahas perencanaan program Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD BLK binaan pada 2019," ungkap Helmiaty.
Helmiaty menambahkan, penyamaan persepsi pelatihan adalah hal mutlak yang menentukan kualitas pelatihan. BLK binaan di daerah harus menerapkan pelatihan berbasis kompetensi seperti yang dilakukan BLK milik Pemerintah Pusat.
"Pelatihan Berbasis Kompetensi atau PBK dilakukan agar kompetensi lulusan BLK sesuai dengan kebutuhan industri. PBK dan sertifikasi profesi merupakan salah satu pilar pengembangan SDM selain SKKNI dan KKNI," kata Helmiaty.
(PR)
