Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Bahkan, pemerintah sudah menghabiskan Rp 985,2 triliun anggaran untuk mengejar berbagai ketertinggalan infrastruktur.
Namun, upaya itu tidak sia-sia. Terbukti dari data Global Competitiveness Index 2018 yang menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 berada di urutan ke-52.
Advertisement
Posisi tersebut menanjak 10 peringkat dari periode 2015-2016 yang masih berada di urutan 62. Prestasi ini turut mendongkrak indeks daya saing global Indonesia di kancah dunia. Periode 2017-2018, indeks daya saing global Indonesia lompat 5 peringkat ke posisi 36 dari sebelumnya 41 di periode 2016-2017.
"Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus untuk mengejar ketertinggalan," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Selengkapnya seputar daya saing infrasrtuktur Indonesia dapat dilihat dalam Infografis di bawah ini:
Turunkan Biaya Logistik
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyatakan, kenaikan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berdampak pada penurunan biaya logistik. Namun dia mengaku belum mengetahui detail perihal besaran penurunan biaya logistik tersebut.
"Menurunkan logistic cost. Itu berapa penurunannya? Nanti dihitung lagi," kata dia di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin 19 Februari 2018.
Airlangga menambahkan, penurunan biaya logistik akan membuat kegiatan sektor industri semakin efisien. Namun, hal ini turut memicu penurunan harga penjualan barang pada tingkat pembeli.
"Efisiensi, tergantung (penurunan harga pada tingkat pembeli)," ucapnya.
Advertisement
Suara Asosiasi Logistik
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengungkapkan, gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik.
"Dua tahun terakhir memang pembangunan infrastruktur sangat banyak mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara tetangga," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin 19 Februari 2018.
Namun penurunan biaya logistik yang diharapkan pengusaha belum sejalan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
Menurut Zaldy, hal ini karena tarif di pelabuhan dan bandara yang dikenakan kepada para pengusaha logistik justru terus mengalami kenaikan. Tarif tersebut antara lain terminal handling charges (THC), tarif pergudangan dan lain-lain.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Baca Juga
