Jokowi Targetkan Proses Izin Investasi Lebih Mudah pada Maret

Presiden Jokowi meminta hambatan masuknya investasi ke dalam negeri untuk terus dibenahi. Terutama perbaikan itu dilanjutkan hingga provinsi, kabupaten, dan kota.

oleh Septian Deny diperbarui 20 Feb 2018, 16:47 WIB
Presiden Jokowi menyerahkan PKH dan KIP di Lapangan Syech Yusuf, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2018). (Liputan6.com/Fauzan)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi bisa mulai diterapkan pada Maret 2018. Hal ini menyusul rampungnya sistem perizinan terintegrasi atau single submission.

Jokowi menuturkan hal itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) terkait investasi di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

"Ratas sore ini kita akan berbicara mengenai untuk investasi di semua bidang. Dalam rangka menarik minat investasi, minat investor untuk berinvestasi di negara kita Indonesia," ujar dia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Jokowi mengungkapkan, sejauh ini dirinya telah melihat beberapa kementerian dan lembaga (K/L) telah memangkas regulasi dan aturan yang dinilai menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

"Saya minta langkah ini terus diteruskan, dan dilanjutkan sampai ke provinsi, kabupaten dan kota," kata dia.

Selain pemangkasan regulasi, lanjut dia, pemerintah juga tengah menggodok insentif yang bisa ditawarkan kepada para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pembayaran pajak, seperti tax allowance maupun tax holiday.

"Saya juga dikalkulasi insentif-insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor di dalam negeri maupun di luar. Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowance yang lebih menarik bagi investasi. Dan saya minta segera ini dilakukan kalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan, dan seluruh kementerian yang terkait, Menko Perekonomian," kata dia.

Menurut Jokowi, sebenarnya insentif ini telah ada sejak beberapa tahun terakhir, tapi sayangnya masih sedikit investor yang memanfaatkan insentif ini.

"Karena laporan yang saya terima, sebetulnya skema insentif untuk tax holiday dan tax allowance ini sudah ada. Tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi. Insentif-insentif investasi lainnya yang telah diluncurkan sebelumnya dalam paket-paket kebijakan kita juga saya minta dikawal khusus, kawal eksekusinya di lapangan, dan ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha," jelas dia.

Jika semua persiapan ini sudah rampung dilakukan, kata Jokowi, maka kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinannya bisa mulai berjalan pada Maret mendatang, berbarengan dengan diluncurkannya program single submission.

"Pak Menko Ekonomi juga sudah melaporkan mengenai perkembangan selesainya single submission. Saya kira kalau ini nantinya juga bisa selesai, bulan-bulan Maret saya kira ini akan lebih mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita Indonesia," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 


Genjot Inklusi Keuangan, Jokowi Minta Sederhanakan Sistem

Presiden Jokowi hadiri Kongres ke-30 HMI. (Liputan6.com/Rezki Apriliya Iskandar)

Sebelumnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong kemudahan akses (inklusi) keuangan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Namun, peningkatan inklusi keuangan ini harus didorong penyederhanaan sistem jasa keuangan, seperti perbankan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hal itu usai menerima Kunjungan Kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan atau United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima, di Istana Merdeka.

"Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Selasa, 13 Februari 2018. Selain itu, ucap Jokowi, pemerintah juga akan menggenjot penyederhanaan perizinan, khususnya di sektor jasa keuangan. ‎"Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet," kata dia.

Jika kedua hal ini telah diselesaikan, kata Jokowi, diharapkan bisa mempercepat peningkatan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pelosok.

"Dua hal ini kalau kita selesaikan akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau (Ratu Maxima), kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," ujar dia.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya