Utang Pemerintah RI Kian Menumpuk, Nyaris Rp 4.000 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan total utang pemerintah pusat sampai dengan akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp 19,96 triliun dari posisi utang pada Desember 2017 yang sebesar Rp 3.938,7 triliun.

Posisi utang pemerintah tersebut tercatat sebesar 29,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 13.588,8 triliun pada 2017.

Rasio utang pemerintah pusat ini menurun dibanding posisi akhir Desember tahun lalu yang mencapai 29,2 persen dari PDB yang nilainya sebesar Rp 13.476 triliun.

‎Dalam buku APBN KITA yang dirilis Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hari ini (20/2/2018) di kantornya, menyebut, utang senilai Rp 3.958,66 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 752,38 triliun atau sekitar 19 persen dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.206,28 triliun atau 81 persen.‎

"Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, level tersebut masih berada pada kondisi aman," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Luky Alfirman.

Pemerintah, sambungnya, melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati dan berprinsip bahwa setiap rupiah yang diperoleh melalui utang, harus dapat digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya utangnya.

Manfaat dari utang pemerintah tersebut tidak hanya manfaat finansial. Namun, juga ekonomis yang sering tidak terlihat kasatmata dalam hitung-hitungan angka, tapi dapat dirasakan dan diukur dengan pendekatan-pendekatan (proxy) tertentu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: