Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah Tangerang, Banten. KEK dengan luas 30 hektare (ha) tersebut akan disediakan salah satunya untuk perguruan tinggi asing.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, untuk membangun sebuah kawasan yang ditujukan untuk pendidikan, maka diperlukan lokasi yang strategis. Namun jika dibangun di Jakarta maka akan terkendala pada ketersediaan lahan.
"Kami alokasikan di Tangerang yang punya potensi. Karena kan pendidikan tinggi tidak mungkin di tengah hutan. Pendidikan tinggi harus ditengah kota, tapi tidak mungkin di Jakarta karena lahan di mana. Kita harus cari tempat yang memungkinka bisa dijangkau dari Jakarta, atau bahkan luar negeri. Bisa KEK Perguruan Tinggi akan masuk ke Indonesia adalah orang asing sekolah di Indonesia," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Menurut dia, nantinya akan ada perguruan tinggi asing yang akan masuk ke KEK tersebut. Sejumlah perguruan tinggi asing yang telah melakukan penjajakan antara lain Imperial College London, Cambridge University, London School of Economics dan Monash University.
"Sekolah yang ada kami sudah ada beberapa perguruan tinggi yang melakukan penjajakan, dari Inggris pernah dan saya datang ke Inggris, ada Imperial College London, Cambridge, London School of Economics. Australia juga ada juga Monash, kita ingin diskusi lah. Australia yang sudah hubungi, nanti kita kominkasinya lebih ini, apa yang mereka butuhkan," kata dia.
Tonton Video Pilihan Ini:
Tingkatkan Kualitas Pendidikan RI
Nasir mengungkapkan, tujuan mengundang perguruan tinggi asing untuk membangun sekolahnya di Indonesia agar kualitas pendidikan di di dalam negeri semakin baik. Namun demikian, pemerintah juga mempersilahkan perguruan tinggi lokal untuk masuk ke KEK tersebut.
"Bagaimana membangun perguruan tinggi di Indonesia supaya reputasi perguruan tinggi makin baik. Kalau lokal mau di KEK ya silahkan. Tapi ini kan memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi luar negeri. Kalau lokal gak perlu daerah KEK, bebaskan," ungkap dia.
Nasir menyatakan, saat ini pemerintah masih terus berdiskusi soal pembangunan KEK tersebut. Selesai rencananya rampung, maka akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dulu.
"Pertama satu dulu aja, itu Tangaerang. Kami segera konsultasi dengan Pak Menko Perekonomian dan sampaikan ke Presiden, dari sana mohon arahan setelah dapatkan formasi," tandas dia.
Advertisement
