Liputan6.com, Jakarta Memasuki tahun politik, berita bohong dan ujaran kebencian marak dijumpai. Bahkan, Polri mengakui dua hal tersebut merupakan ancaman terbesar yang harus ditangani pada pilkada hingga pemilu ke depan. Lantas, Apa langkah Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid menangkan dua hal berbahaya itu?
Nurdin Halid mengaku tidak akan tinggal diam menanggapi dua fenomena tersebut. Tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 ini telah menyiapkan pasukan cyber.
Advertisement
"Kami juga telah menyiapkan pasukan cyber untuk menangkal daripada berbagai isu-isu baik yang negative campaign maupun black campaign," ujar Nurdin di redaksi Liputan6.com, SCTV Tower, Senayan, Selasa, 20 Feburari 2018.
Meski demikian, dia mengakui kampanye hitam dan negatif biasa terjadi dalam sebuah kompetisi politik. Dia berharap deklarasi Pilkada Damai yang dilakukan para kandidat bersama dengab KPUD bisa diwujudkan sebagaimana mestinya.
"Ada tiga tabu yang saya terjemahkan yang diharapkan oleh KPUD seluruh masyarakat tahap yang pertama adalah dilarang berkampanye dengan hoax," ucap Nurdin.
Tabu yang kedua, Nurdin melanjutkan, adalah dilarang berkampanye dengan menyinggung SARA serta penggalangan suara melalui politik uang.
"Tiga tabu ini harusnya menjadi pegangan daripada seluruh kandidat," harap Nurdin.
Sulsel Rawan Konflik Pilkada
Sulsel kerap disebut sebagai salah satu daerah yang rawan konflik pilkada. Menanggapi hal tersebut, Nurdin menolak apabila Sulsel disebut zona merah pilkada.
Menurut dia, ada tiga hal yang bisa dilakukan agar prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan.
Pertama, kader Golkar itu berharap agar penyelenggara pilkada yakni KPUD tetap profesional menjalankan tugasnya.
"Baik KPUD di semua tingkatan bahwa harus benar-benar independen, netral, dan menjalankan secara konsekuen daripada seluruh aturan daripada perundang-undangan maupun PKPU," kata Nurdin.
Harus Netral
Dia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak kepada siapapun.
Selanjutnya, mantan ketua PSSI itu mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri tetap netral.
"Sekalipun mereka punya hak pilih, tapi mereka harus mampu menggunakan hak pilihnya dengan tidak melakukan keberpihakan kepada kandidat manapun," tutur Nurdin.
Terakhir ia meminta agar kandidat tidak menghalalkan segala cara dengan melakukan provokasi untuk sebuah kekuasaan.
"Tetapi kandidat harus ikut mencerahkan demokrasi rakyat," imbuhnya.
Menurut Nurdin, kandidat berperan penting agar masyarakat bisa menentukan calon pemimpin pilihan mereka sesuai hati nurani.
Advertisement
