Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pembangunan ruas Jalan Trans Papua. Saat ini, jalan Trans Papua Barat, yang merupakan bagian dari Trans Papua, sudah tersambung mencapai 1.070 kilometer (km).
Kehadiran jalan trans ini akan membuka keterisolasian wilayah, menurunkan harga jual barang-barang di sana, serta mengurangi kesenjangan pembangunan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, masyarakat setempat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua.
Baca Juga
Advertisement
"Kendaraan yang melintas di sini masih sedikit. Tapi dampaknya besar buat penduduk, di mana mereka sebelumnya harus susah payah jalan kaki lewatin medan yang sulit, sekarang sudah ada jalur baru yang mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan," tuturnya, seperti ditulis Rabu (28/2/2018).
Jalan Trans Papua Barat sendiri terbagi menjadi dua segmen, yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari sepanjang 594,81 km dan segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua sepanjang 475,81 km, sehingga total jalan trans mencapai 1.070 km.
Segmen I adalah jalur yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat, yakni Kota Sorong dan Manokwari, dan dapat ditempuh dengan waktu 14 jam.
Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut, yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.
Kondisinya 77 persen sudah beraspal, sementara sisanya masih berupa pengerasan tanah sepanjang 134,88 km dan diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 29,5 km.
Sementara segmen II Trans Papua dengan rute Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua telah berhasil tembus pada Desember 2017. Rute ini sudah dilakukan pengaspalan sepanjant 145,41 km, pengerasan tanah 330,41 km, dan perlunya perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 km.
Tantangan Pembangunan
Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Achmad Gani Gazali mengatakan, tantangan dalam pembangunan jalan trans, baik di Papua dan Papua Barat, adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.
"Ditjen Bina Marga sudah bekerja sama dengan Pusjatan (Puslitbang Jalan dan Jembatan) untuk mengatasi kondisi di lapangan. Sistem kerja tiga shift juga diterapkan, agar target penyelesaian dapat tercapai," ucap dia.
Tantangan lain yang harus dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan material konstruksi di Papua. Gani menyatakan, pihaknya akan tetap berupaya keras mengutamakan pemanfaatan material yang tersedia di tanah Papua.
Sementara itu, Kepala BPJN XVII Yohanis Tulak Todingrara mengatakan, alokasi dana penanganan Trans Papua Barat untuk tahun ini adalah sebesar Rp 950 miliar. Dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan sejumlah jembatan, serta pemeliharaan jalan agar tetap dalam kondisi fungsional.
Hingga akhir 2017, jumlah jembatan yang butuh dibangun atau ditangani berjumlah 125 jembatan atau setara 3.350 meter. Pembangunan jembatan bersifat semipermanen dengan menggunakan jembatan bailey atau jembatan kayu.
"Kita targetkan bisa selesai tahun 2019. Pada tahun ini kita sudah tangani pembangunan sebanyak 60 jembatan yang juga akan melibatkan Pusjatan untuk pendampingan,” ucap Tulak.
Advertisement
