Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap memfasilitasi atau memberikan kontribusi bagi para mantan narapidana teroris (napiter) dan korban teroris (penyintas). Mereka ditawari pelatihan wirausaha produktif dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan hal tersebut dalam acara silaturahmi “Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (satukan NKRI)” yang mempertemukan 124 mantan narapidana teroris dengan penyintas di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Advertisement
Ia mengatakan, secara prinsip ada dua program yang bisa dikontribusikan kepada para napiter dan penyintas. Pertama, membantu melengkapi napiter dan penyintas dengan seperangkat keterampilan untuk berwirausaha produktif
“Kita bisa siapkan seperangkat bantuan untuk mengembangkan wirausaha produktif, mulai dari pelatihan, permodalannya, hingga pembinaannya. Misalnya, mereka bisa ikut pelatihan berbasis Teknologi Informasi (TI), teknik, fesyen (menjahit dan desain), sehingga bisa langsung mandiri,” ujar Hanif.
Program kedua adalah pelatihan kerja atau vokasi yang dilaksanakan di BLK. Ada 301 Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan banyak pelatihan vokasi dengan berbagai jurusan keahlian.
“Siapapun bisa ikut pelatihan, termasuk napiter dan penyintas teroris yang menderita kecacatan (disabilitas). Inklusivitas pelatihan kerja sudah diterapkan di lingkungan Kemnaker, " ucap Hanif.
Dia menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN terkait penyandang disabilitas. Kalau ada korban mengalami kecacatan, rekruitmen juga bisa terbuka terhadap penyandang disabilitas, terutama di lingkungan perusahaan BUMN.
Sementara itu, di perusahaan swasta sudah ada aturan bahwa setidaknya bisa menyerap pegawai dari kalangan difabel minimal satu persen dari total pegawainya.
"Ini peluang yang bisa dimanfaatkan ke depan. Kami sediakan informasinya atau sebaliknya penyandang disabilitas dengan keahlian tertentu membutuhkan pekerjaan/perusahaan, kami punya plaform yang bisa membantu memfasilitasi," kata Hanif.
Terkait pemenuhan hak napiter dan penyintas penyandang disabilitas, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga meiliki promosi sosialisasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan melibatkan perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
"Kami juga ada jejaring bisnis disabilitas Indonesia bekerja sama dengan ILO dan sejumlah perusahaan yang memberikan akses pasar kerja kepada para penyandang disabilitas," ujar Hanif.
Lanjutnya, beberapa industri yang diminati kalangan difabel selama ini adalah perhotelan, industri, garmen, dan perbankan. Dari sisi dunia usaha, juga sudah banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen dan penyerapan bagi para penyandang disabilitas.
"Kemnaker juga punya menu khusus untuk mempermudah informasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas dan tidak. Semua bisa diakses melalui website kami www.kemnaker.go.id," ucap Hanif.
Selain Kepala BNPT Komjen Pol Drs Suhardi Alius, turut hadir Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Sosial ldrus Marhan, Menristek Dikti M Nasir Muhajir Effendi, dan Menteri Koperasi Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Juga Ketua Forum Pemred Suryopratomo.
(*)
