Liputan6.com, Ambon - Meski pemerintah sudah menggratiskan perekaman hingga percetakan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dan administrasi kependudukan lainnya, rupanya tidak semua warga Maluku memahaminya. Sebagian menganggap bahwa untuk mendapatkan E-KTP, KK, dan akte kelahiran, mereka harus membayar sejumlah uang.
Inilah alasan program pelayanan massal administrasi kependudukan bagi masyarakat Maluku yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku selama tiga hari sejak Kamis-Sabtu (1-3/3/2018) terus dipadati masyarakat. Mereka datang dari berbagai wilayah di Pulau Ambon dan kabupaten lain di Maluku.
"Kan memang harus bayar to, maka saya tidak pernah mengurus E-KTP. Saya menunggu yang gratis dan mumpung gratis hari ini, saya dan saudara saya datang," kata Wati salah satu warga yang berdomisili di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
Baca Juga
Advertisement
Ada ratusan warga lainnya yang selama ini menganggap bahwa membikin E-KTP harus bayar. Oleh karena itu, warga merasa program pelayanan massal seperti itu dianggap sebagai aji mumpung.
Selain itu, mereka terbantu dengan kemudahan yang ditawarkan. Warga tidak perlu lagi menunggu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mendapatkan E-KTP ataupun KK serta administrasi kependudukan lainnya.
"Katanya habis foto, KTP langsung dicetak. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan, tidak perlu ke Masohi (ibu kota Kabupaten Maluku Tengah)," tutur warga lainnya, Soilissa.
Pelayanan massal ini terpusat di Lapangan Merdeka Ambon, melibatkan Disdukcapil dari 11 kabupaten/kota di Maluku dalam rangka memeriahkan HUT Pemadam Kebakaran Indonesia.
Selain perekaman data diri untuk pembuatan E-KTP, pelayanan ini juga dimanfaatkan oleh warga yang ingin pindah domisili dari kota lain ke kabupaten atau dari kabupaten ke Kota Ambon.
"Istri saya tidak bisa membuat E-KTP karena NIK-nya berbeda dengan alamat di Kartu Keluarga. Maka sejak kemarin saya sudah antre dan daftar untuk proses pemutasian data saya," ujar Soilissa.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Beruntung, Serbuan Warga Dapat Diantisipasi
Pantauan Liputan6.com, warga telah membanjiri Tribun Lapangan Merdeka sejak pagi. Mereka berasal dari beragam profesi yang berbeda-beda, ada ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, dosen, tukang ojek, dan juga pedagang kaki lima.
Warga terlihat saling berdesak-desakan mengantre di seluruh pintu masuk stan Diskudcapil. Malah ada yang sudah sampai di depan pintu masuk, mereka harus keluar untuk menghirup udara segar karena tak tahan dengan suhu dalam tenda kecil itu.
Tidak adanya pengawalan ketat untuk menertibkan warga, membuat petugas Disdukcapil berulang kali meminta warga untuk tertib, serta mengatur ulang sistem pendataan. Program massal pembuatan itu benar-benar menyedot antusiasme warga.
"Yang sudah menyerahkan berkasnya dan sudah merekam kemarin silakan daftar namanya dan silakan kembali besok," teriak salah satu petugas dengan pengeras suara di tangannya.
Sebelumnya, Ketua Forum Kordinasi Kependudukan Provinsi Maluku Amir Rumaloak mengaku, serbuan warga sudah diantisipasi Disdukcapil dengan menyiapkan ribuan blangko E-KTP.
Warga tinggal membawa persyaratan dan kemudian mencatatkan diri mereka di stan yang disediakan sesuai dengan wilayah kependudukannya untuk dilakukan perekaman dan kemudian langsung dicetak.
Disdukcapil Kota Ambon menjadi wilayah yang belum melakukan perekaman paling banyak. Pegawainya sempat kewalahan sehingga dalam pelayanannya dibantu sejumlah pegawai Disdukcapil dari daerah lain.
Advertisement
