Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jalan Melawai, Jakarta Selatan, tidak mengganggu masyarakat dan pejalan kaki.
Sandiaga justru mengatakan keberadaan para PKL itu malah mendapat dukungan dari masyarakat.
Advertisement
"Menarik sekali ini, karena ini masyarakat sangat mendukung. Dan PKL-nya mau diberikan penataan juga mau diberikan pelatihan dan pendampingan,"kata Sandiaga di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2018.
Sandiaga juga berencana mengizinkan PKL tetap berjualan, tapi dengan penataan. Penataan salah satunya dengan pemindahan ke sekitar gedung perkantoran.
"Saya ingin memohon pada para pemilik gedung, ayolah sediakan tempat untuk makan bagi para pegawai, karyawannya. Karena kalau tidak disediakan tempat makan mereka akan cari makan di luar," ucap Sandiaga Uno.
Bukan Tujuan Darurat
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai rencana Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk memberikan hak diskresi kepada PKL Melawai tidak tepat.
"Setahu saya, diskresi gubernur atau wali kota, bupati itu untuk tujuan yang darurat, mendesak, ada bencana dan sebagainya. Diskresi itu untuk bencana," kata dia.
Menurut dia, tindakan pemerintah sebelumnya melarang PKL di Melawai sudah cukup tepat. Karena itu, dia meminta agar Sandi tidak mengubah kebijkan yang menurut dia sudah cukup baik.
"Saya kira ini bukan jalan yang tepat untuk diadakan. Harus dicari model lain lah. Jangan merusak apa yang dilakukan pendahulu untuk menertibkan Jakarta," ia menjelaskan.
Bestari khawatir, pemberian izin PKL Melawai berjualan di trotoar dapat memicu menjamurnya PKL di trotoar-trotoar lain.
"Mungkin di depan Istana nanti boleh (PKL), di depan kantor gubernur (boleh PKL)," Bestari Barus menandaskan.
Advertisement
