Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan sistem tiket elektronik (e-Ticketing) di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Minggu (4/3/2018). Hasilnya penerapan e-Ticketing di terminal tersebut masih belum sesuai dengan harapan.
“Dalam kunjungan ini saya belum mendapatkan hasil yang baik. Minggu depan kami (Kementerian Perhubungan) akan meninjau lagi,” kata Budi Karya di Terminal Pulo Gebang, hari ini.
Baca Juga
Advertisement
Salah satu masalah yang ditemui di sana adalah seputar proses pencetakan tiket. Dia turut berbincang dengan salah seorang penumpang di Terminal Pulo Gebang, dan mendapati kendala bahwa membutuhkan waktu lebih dari satu menit agar tiket dapat tercetak.
Kendala itu disebutkannya terjadi karena sistem internet yang belum cepat.
“Harapannya, satu tiket untuk satu orang bisa keluar kurang dari satu menit,” tegas Budi Karya Sumadi.
Kemenhub sudah bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk menyerahkan kepengurusan e-Ticketing.
Selain itu, Budi Karya menjelaskan, dari sekitar 120 perusahaan otobus (PO) yang terdapat di Terminal Pulo Gebang, baru 20 PO yang ikut serta dalam sistem e-Ticketing.
Di luar masalah-masalah itu, dia menilai, sarana dan fasilitas lain di Terminal Pulo Gebang sudah termasuk baik dan lengkap, hanya tinggal dilengkapi oleh pelayanan e-Ticketing yang lebih baik agar menjadi lengkap.
“Fasilitas terminal bagus, tapi harus dilengkapi dengan sistem itu. Kita memilih Pulo Gebang sebagai salah satu terminal yang pertama diterapkan e-Ticketing, karena benchmarking di tempat yang paling besar dan lengkap dulu,” pungkas Budi Karya Sumadi.
Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:
Menhub: 40 Persen Perdagangan Dunia Lewat Indonesia
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, 90 persen dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40 persen dari perdagangan tersebut melewati Indonesia.
Ia mengatakan, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia dengan meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi.
“Ini kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia. Untuk itu, kita perlu meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi karena poros maritim yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan rantai pasok yang maksimal,” jelas Menhub dalam keterangannya, Sabtu (3/3/2018).
Menhub menjelaskan, pada 2017 yang lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-36 dalam persaingan global di dunia. Peringkat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 41.
“Indeks tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, yang ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara masif. Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting, yaitu dengan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, pelabuhan dan bandar udara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.
Lebih lanjut, pemerintah telah membangun 124 unit kapal untuk kapal perintis serta penyelenggaraan program tol laut yang bertujuan untuk menurunkan tingkat disparitas harga di wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Kita membangun 124 kapal untuk kapal perintis, kapal rede, kapal pelra, kapal ternak dan kapal kontainer serta tol laut. Di tahun 2018 ini tol laut sudah mencapai 15 trayek yang diharapkan nantinya dapat menjangkau dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Menhub.
Pada 2017, program tol laut telah memberikan hasil melalui penurunan disparitas harga sampai dengan 23 persen di wilayah Timur Indonesia. Hal ini tentunya meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia.
Advertisement
