Liputan6.com, Jakarta: Anggota Parlemen Uni Eropa menanyakan situasi dan langkah pemerintah Indonesia mengatasi konflik di Ambon, Maluku. Di mata mereka, pertikaian di Ambon adalah konflik agama. Hal ini disampaikan anggota Parlemen Uni Eropa ketika bertemu dengan Ketua DPR Akbar Tandjung dan sejumlah pimpinan Dewan di Jakarta, Rabu (01/05).
Delegasi Parlemen Uni Eropa yang hadir di Gedung DPR/MPR sebanyak 14 orang. Mereka dipimpin langsung Hartmut Nassauer serta Wakil Ketua Patricia Kenna. Selain itu, Duta Besar Uni Eropa di Indonesia Sabato Della Monica juga menyertai. Sedangkan Akbar Tandjung didamping Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Komisi I Astrid Susanto, dan anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Iris Indira Murti.
Di depan anggota Parlemen Uni Eropa, Akbar menjelaskan bahwa kerusuhan di Ambon bukan karena konflik agama. Menurut Akbar, pemerintah Indonesia serius menyelesaikan persoalan di Ambon [baca: Wapres Meminta Pelaku Kerusuhan Ambon Ditindak Tegas]. Satu di antaranya melalui Perjanjian Malino II, pertengahan Februari silam. DPR juga sudah meminta Pemda Maluku segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan. Meski begitu, mereka tetap beranggapan bahwa kerusuhan di Ambon adalah konflik agama.
Selain menanyakan situasi di Ambon, kata Akbar, Parlemen Uni Eropa juga menyingung kehidupan politik, terutama setelah era reformasi. Menurut mereka, demokrasi di Indonesia mulai berkembang. Parlemen Uni Eropa meminta hal ini terus dipertahankan.(ULF/Alfito Deanova dan Eko Purwanto)
Delegasi Parlemen Uni Eropa yang hadir di Gedung DPR/MPR sebanyak 14 orang. Mereka dipimpin langsung Hartmut Nassauer serta Wakil Ketua Patricia Kenna. Selain itu, Duta Besar Uni Eropa di Indonesia Sabato Della Monica juga menyertai. Sedangkan Akbar Tandjung didamping Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Komisi I Astrid Susanto, dan anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Iris Indira Murti.
Di depan anggota Parlemen Uni Eropa, Akbar menjelaskan bahwa kerusuhan di Ambon bukan karena konflik agama. Menurut Akbar, pemerintah Indonesia serius menyelesaikan persoalan di Ambon [baca: Wapres Meminta Pelaku Kerusuhan Ambon Ditindak Tegas]. Satu di antaranya melalui Perjanjian Malino II, pertengahan Februari silam. DPR juga sudah meminta Pemda Maluku segera mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan. Meski begitu, mereka tetap beranggapan bahwa kerusuhan di Ambon adalah konflik agama.
Selain menanyakan situasi di Ambon, kata Akbar, Parlemen Uni Eropa juga menyingung kehidupan politik, terutama setelah era reformasi. Menurut mereka, demokrasi di Indonesia mulai berkembang. Parlemen Uni Eropa meminta hal ini terus dipertahankan.(ULF/Alfito Deanova dan Eko Purwanto)
