Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas konsep masterplan Batam pada Selasa, 6 Maret 2018, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembahasan tersebut membicarakan proses transisi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Beberapa poin yang dibahas di sana meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.
"Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Baca Juga
Advertisement
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan dari beberapa kementerian serta lembaga terkait.
Pembahasan menemui hasil berupa beberapa prinsip terkait transformasi FTZ Batam menjadi KEK Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak melingkupi keseluruhan pulau. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai kawasan industri yang ada.
Kemudian, pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, juga diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan beserta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi, terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.
Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. "Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata, dan potensi-potensi lain,” tegas dia.
Pembangunan Batam Tahap I Butuh Rp 30 Triliun
Sebelumnya, BP Batam terus mempersiapkan rencana pengembangan Batam tahap I. Berbagai pembangunan infrastruktur dasar sudah dicanangkan dan siap direalisasikan.
Peningkatan kapasitas Bandara Internasional Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar menjadi salah satu proyek yang harus mulai dikerjakan dalam waktu dekat.
Tak hanya itu, Batam juga bakal dibangun pelabuhan baru, peningkatan akses kebutuhan air baku, pembangunan ribuan rumah susun hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kebutuhan investasi untuk Batam dalam 4-5 tahun ke depan itu sekitar Rp 30 triliun, ini untuk yang tabap awal," tegas Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah di Kantor Menko Perekonomian, Selasa 6 Maret 2018.
Mengenai Bandara Hanf Nadim, Lukita menuturkan, bakal mulai direalisasikan pada akhir 2018. BP Batam yang bekerja sama dengan swasta dalam pembangunan terminal penumpang baru di bandara tersebut.
Fasilitas ini dinilai sangat penting, selain mengakomodasi masyarakat yang ingin dan pergi dari Batam. Batam akan dijadikan sebagai pusat perawatan pesawat. Saat ini sudah ada Lion Air Group yang beroperasi di sana. "Untuk bandara rencana pengembangannya butuh biaya kurang labih Rp 2,7 triliun. Nanti kita pakai sistem KPBU, tambah dia.
Jika bandara dikerjakan pada akhir tahun ini, Lukita menargetkan pembangunannya hanya dalam waktu dua tahun. Sedangkan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Lukita juga menargetkan pembangunannya hanya dalam dua tahun.
"Jadi kami akan tingkatkan kapasitasnya dari 400 ribu TEUs menjadi 2 juta TEUs. Investasinya sekitar US$ 160 juta," kata dia.
Secara konsep, Lukita menjanjikan Batam akan dijadikan sebagai kota logistik, mengingat lokasinya yang strategis berada di Selat Malaka.
Advertisement
