Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mewanti-wanti potensi konflik yang mungkin terjadi pada tahun politik. Ia menyinggung beberapa faktor yang bisa memicunya, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018.
"Biasanya muncul konflik tatkala ada kampanye hitam yang merendahkan martabat orang lain, ikatan kebencian. Berikutnya adalah yang merupakan penyakit lama, money politic. Sehingga muncul ketidakpuasan dan konflik," ucap Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Advertisement
Dalam pengawasan situasi saat pilkada, menurut Wiranto, pemerintah pusat tidak mungkin mengawasi seluruh wilayah. Karena itu, akan ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab baik dari pemerintah daerah maupun TNI dan Polri.
"Kita minta agar para pejabat di daerah yang punya kewenangan dan tanggung jawab harus bersama-sama. Maka pentingnya komunikasi di Forkopimda. Itu kuncinya," jelas Wiranto.
Dia meminta semua komponen bersatu. Dengan begitu akan tercipta suasana damai pada tahun politik.
"Maka jangan sampai muncul persepsi kalau ada pilkada, pemilu, negara enggak aman dan politik memanas. Enggak, ada pemilu dan pilkada ya biasa saja, tatkala konflik bisa dinetralisir," Wiranto memungkasi.
Rapat Koordinasi Pemilu
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa siang. Setelah pertemuan tertutup berjalan dengan sejumlah Komisioner KPU, Wiranto menuturkan hasil pertemuan dengan didampingi Ketua KPU Arief Budiman.
Wiranto mengatakan, KPU dan sejumlah menteri dari lembaga terkait akan mengadakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan berbagai kekurangan dalam persiapan pilkada dan pemilu pada pekan depan.
"Minggu depan kita akan ada satu rapat koordinasi lengkap. Menjelang pemilu serentak maupun pileg, pilpres," ucap Wiranto di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).
Wiranto menegaskan, tujuan kedatangannya ke KPU untuk komunikasi dan koordinasi demi menyukseskan jalannya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Dia menjelaskan, suksesnya pilkada dan pemilu merupakan tugas bersama banyak pihak. Bukan hanya pihak Bawaslu, KPU Pusat atau KPUD setempat, melainkan juga pihak pemerintah sebagai fasilitator dalam pemilu pun memiliki peran sama.
"Nah ini butuh persiapan dan persiapan sudah dilakukan, tetapi kita ingin supaya persiapan itu ada sinkronisasi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah sebagai fasilitator dalam pemilu," ujar Wiranto.
Advertisement
