Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyebut, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 330 juta jiwa pada 2045. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, Indonesia harus memacu produksi pangan sebesar tiga sampai empat persen.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengaku sudah menyiapkan program yang tepat untuk mengatasi peningkatan kebutuhan pangan dan menaikkan produksi pangan secara signifikan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Baca Juga
Advertisement
"Khusus jangka pendek, kita optimalkan lahan yang ada, seperti lahan tadah hujan. Biasanya tanam sekali dan sekarang bisa menjadi dua atau tiga kali. Itu ada 50 persen lahan pertanian di Indonesia yang menjadi lahan tadah hujan," ucap dia di Jakarta, Kamis (8/3/2018).
Kedua, sambungnya, Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan produktivitas dari awalnya rata-rata produksi padi sebanyak lima ton. Saat ini dengan varietas padi baru inpari dan juga IPB 3S dari IPB dan Kementan sehingga produksi padi mencapai 13,4 ton per hektare (ha).
"Dengan kebijakan baru ini, semua bibit unggul ini kita beli 3 juta ha dan kita bagikan semua pada petani secara gratis. Ini untuk jangka pendek kita," terang Amran.
Tak hanya itu, Amran Sulaiman juga mengungkapkan Kementan akan menambah distribusi alat mesin pertanian untuk menekan biaya produksi sebesar 30-40 persen.
"Kita berikan alat mesin pertanian. Meningkat kurang lebih 2.000 persen. Mulai traktor, combine harvester, raise transplanted, ini kita berikan pada petani secara gratis. Tujuannya untuk menekan biaya produksi 30-40 persen," tuturnya.
Amran bilang, dengan kebijakan tersebut dan ketahanan pangan modern, dunia pertanian bisa mencapai kesejahteraan ekonomi.
"Dengan combine harvester ini, kita menjadikan panen dengan alat mesin. Ini kita bisa selamatkan Rp 28-30 triliun ke depan dari kehilangan petani yang jatuh sia-sia di tanah. Intinya adalah kalau kita ingin memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, kata kuncinya adalah kita menuju pertanian modern," tutup Amran Sulaiman.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Yang Panen yang Menolak Impor
Kondisi pertanian Kabupaten Grobogan yang sangat bagus, sehingga memantapkan hati Bupati Grobogan Sri Sumarni menolak impor beras. Penolakan disampaikan langsung di depan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ketika mendampingi panen raya petani di Desa Menduran, Kecamatan Brati, Grobogan, Selasa, 23 Januari 2018.
Menurut Sri Sumarni, produksi padi di Grobogan sangat bagus. Bahkan, sejak 2017 selalu surplus. Kondisi itu diperkuat dengan masa tanam yang pendek, yakni hanya 35 hari untuk bisa panen.
"Produksi di Grobogan sudah melimpah ruah," kata Bupati Sri Sumarni.
Menurut Sri Sumarni, dengan pendeknya masa tanam sebagai hasil intensifikasi irigasi, dipastikan Maret 2018 beras sudah melebihi kebutuhan. Bahkan, untuk musim panen akhir 2017 saja, produksi beras sudah sangat tinggi.
Selain ketersediaan, penolakan yang utama adalah masalah nasionalisme dan keberpihakan kepada petani. Dengan adanya beras impor yang membanjiri pasar, dikhawatirkan harga beras akan anjlok. Pada tahun 2017, hal ini pernah terjadi.
"Jika impor ada, kasihan petani. Harga anjlok," kata Sri Sumarni.
Luas lahan panen raya di wilayah Kecamatan Brati sebesar 627 hektare. Total luasan panen mencapai 12.064 hektare dan mampu menghasilkan 51.789 ton beras. Konsumsi masyarakat setiap bulan kurang lebih 15.646 ton. Dengan perhitungan itu, pada Januari 2018 saja sudah ada surplus beras 36.143 ton.
Pada triwulan I tahun 2018, di Kabupaten Grobogan diperkirakan luas lahan panen 65.059 hektare. Luasan itu menghasilkan 241.043 ton beras. Perhitungan konsumsi beras pada rentang waktu itu sebanyak 46.938 ton, sehingga pada triwulan I tahun 2018 ini, akan terjadi surplus beras sebanyak 194.105 ton.
Sesuai perhitungan Biro Pusat Statistik, produksi padi di Kabupaten Grobogan tahun 2017 mencapai 862.351 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 491.540 ton beras. Dari tahun 2017 saja, Kabupaten Grobogan mengalami surplus beras sebesar 303.793 ton beras.
Atas dasar itu, Bupati menegaskan, tak ada alasan untuk impor beras.
Advertisement
