Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyinggung Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman yang melibatkan TNI dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pasalnya, yang dibutuhkan petani adalah teknologi yang dapat meningkatkan pendapatan.
JK mengungkapkan, saat ini pendapatan petani masih rendah, bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kondisi ini membuat petani beralih profesi menjadi buruh pabrik yang pendapatanya lebih besar.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau ditanya lebih siapa yang bekerja keras? Petani dari pagi sampai sore di kebun, gaji di bawah UMR, pasti petani lari ke factory (pabrik). Kita tidak bisa mepertahankan apa pun," kata dia saat membuka acara Jakarta Food Security Summit, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (8/9/2018).
Menurut Jusuf Kalla, yang dibutuhkan petani saat ini adalah teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga pendapatan petani meningkat. Dia pun menyinggung langkah Amran Sulaiman yang melibatkan TNI untuk hal tersebut.
"Yang bisa solusi teknologi pangan, walau dengan Panglima, Kodim, Koramil itu tidak mempan. Karena pendapatanya tidak (naik), jangan dilakukan terus itu Pak Menteri," tuturnya.
JK lebih jauh menerangkan, seiring perkembangan zaman, maka kebutuhan petani semakin meningkat. Kondisi ini dapat terpenuhi oleh peningkatan pendapatan.
"Karena ingin pendapatannya lebih tinggi. Orang tidak akan beli motor, beli baju kalau tidak ada pendapatanya," ucap Kalla.
Dia mengungkapkan, saat ini banyak negara yang dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya tanpa menambah lahan. Sebagai contoh, lanjutnya, India. Negara yang sebelumnya menjadi importir gandum itu, kini menjadi eksportir gandum. Bahkan, Indonesia saat ini mengimpor beras dari Negeri Bollywood tersebut.
"Banyak negara yang berhasil meningkatkan produtkivitas tanpa menambah lahan. Contoh india, dulu impor gandum sekarang ekspor gandum. Kita juga impor beras dari India. Kita harus belajar dari India," tandas Jusuf Kalla.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
JK: RI Siap Balas Proteksi Dagang Trump
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyatakan, Indonesia siap membalas kebijakan proteksi dagang Amerika Serikat (AS) jika Presiden Donald Trump menghambat ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.
JK mengatakan, Indonesia sudah punya strategi untuk membalas kebijakan perdagangan Trump, yaitu dengan membuat kebijakan yang berpengaruh dengan sistem pertanian AS.
"Ini (balas) apabila sistem perdagangan Trump menjadi. Dibalasnya dengan sistem pertanian," kata dia saat membuka acara Jakarta Food Security Summit, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (8/3/2018).
Menurut Jusuf Kalla, jika produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diekspor Indonesia ke AS dipermasalahkan Trump, Indonesia siap melakukan pembatasan impor kedelai dan terigu.
"Kalau CPO kita dimasalahkan Amerika, kita akan kurangi impor kedelai dan terigu," ucapnya.
Dia mengungkapkan, dengan meningkatnya pendapatan negara, pola konsumsi masyarakat pun berubah. Yang sebelumnya mengonsumsi beras, berubah ke terigu. Kondisi ini membuat kebutuhan terigu semakin meningkat.
Tentunya jika kebijakan pengurangan impor tersebut diterapkan, maka akan dirasakan pertanian AS.
"Memang kita menurun makan beras, tapi meningkatkan terigu. Ini tantangan kebutuhan kita impor semakin menjadi-menjadi," tandas Jusuf Kalla.
Advertisement
