Reformasi Kebijakan Hulu Migas RI Dapat Apresiasi di AS

Wamen ESDM Arcandra Tahar menuturkan, dalam setiap kunjungan ke perusahaan minyak global menjelaskan tiga prinsip utama dari skema gross split.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 09 Mar 2018, 18:00 WIB
Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Pemerintah Indonesia melakukan reformasi aturan investasi dan tata kelola minyak dan gas (migas), dengan menerapkan sistem bagi hasil hulu migas gross split mendapat sambutan positif dari para investor minyak global.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar ke sejumlah perusahaan minyak di Amerika Serikat (AS).

Beberapa perusahaan minyak yang dikunjungi wamen  Arcandra Tahar di antaranya Conoco Philips, British Petroleum (BP), Exxon, dan Murphy Oil Corporation. Kunjungan Arcandra ke sejumlah perusahaan minyak di AS merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah Indonesia, untuk terus meningkatkan investasi di sektor migas nasional.

Arcandra mengungkapkan, dalam setiap diskusi dengan para eksekutif perusahaan minyak global tersebut, mendapat sambutan antusias dan terkejut mendengar penjelasan mengenai berbagai perubahan yang lakukan kementerian ESDM. Terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal yang baru yaitu sistem Production Sharing Contract (PSC) Gross Split.

"Setelah mendengarkan paparan dan diskusi secara mendalam dengan kita, para eksekutif minyak global ini menyambut aturan baru ini secara positif. Mereka juga akan mereview kembali rencana investasinya di Indonesia," kata Arcandra, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

.Arcandra mengatakan, dalam pertemuan dengan Murphy Oil di kantornya di Houston, Texas 7 Maret 2018, CEO Murphy Roger Jenkins memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia, yang melakukan reformasi peraturan yang atraktif bagi investor. Perubahan kebijakan fiskal dan penghapusan sejumlah peraturan di kementerian ESDM telah menjadikan Indonesia semakin bersahabat bagi investor.

"CEO Murphy juga akan mereview kembali portofolio investasi mereka, termasuk penawaran 26 wilayah kerja yang baru di buka di Indonesia. Ini adalah langkah positif mengingat Murphy telah keluar dari investasi di Indonesia pada 2015 lalu," ungkap Arcandra.

Dalam pertemuan di kantor Murphy Oil Roger hadir juga Executive Vice President, Gene Coleman, Walt Hamilton, Senior Busines Development Manager Murphy Exploration & Production, Co. Murphy Oil Company adalah perusahaan eksplorasi dan produksi migas yang mempunyai aset offshore dan onshore di AS, Kanada dan Malaysia. Pertamina mempunyai saham sebesar 30 persen untuk aset Murphy di Malaysia. Saat ini Murphy mempunyai cadangan terbukti sebesar 685 ribu barel minyak dan produksi sebesar 176 MBOEPD.

 


Selanjutnya

Ilustrasi Tambang Minyak (iStock)

Pada pertemuan dengan BP, COO BP North America, William Lin, menyatakan dengan advanced technology BP tertarik untuk melihat potensi 26 WK yang telah dilelang pada Februari lalu. BP juga menunjukan value creation dari investasi mereka sebesar US$ 1 triliun untuk pengembangan digital technology, high performance computing center dan menjadikan support pengembangan bisnis BP.

Arcandra menjelaskan, dalam setiap kunjungannya ke perusahaan minyak global, dirinya selalu menjelaskan tiga prinsip utama dari skema gross split yaitu kepastian, efisien dan sederhana.

"Dengan gross split investor akan memperoleh kepastian karena pembaguan split dilakukan secara transparan dan terukur. Parameter jelas yaitu ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi," papar dia.

Skema gross split juga menciptakan efisiensi baik kepada pemerintah maupun investor. Karena biaya pengembangan blok menjadi tanggungjawab investor, maka investor harus mampu mengelola pembiayaan secara mandiri agar investasinya mendapatkan hasil optimal. Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana dari APBN untuk membiayai produksi migas.

"Gross split menciptakan kesederhanaan dari aspek persetujuan penganggaran, pengadaan, serta akuntabilitas. Pemerintah juga tidak perlu membuang banyak tenaga untuk melakukan pengawasan anggaran," tandas Arcandra.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya