Liputan6.com, Pyongyang - Rencana pertemuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menjadi perhatian dunia. Kedunya dijadwalkan bertemu pada Mei 2018.
Kim yang selama ini memiliki hubungan cukup dingin dengan Trump menyampaikan pernyataan mengejutkan saat bertemu dengan pejabat keamanan nasional Korea Selatan Chung Eui-yong di Pyongyang pada awal pekan ini.
Pada kesempatan itu, Kim menyampaikan undangan lewat Chung kepada Trump untuk bertemu langsung dan melakukan perundingan. Dia bahkan menyatakan bahwa dirinya bersedia melakukan denuklirisasi. Saat Chung menyampaikan hal ini kepada Trump, ia menyambut positif undangan tersebut.
Meski hampir semua media menjadikan momentum langka ini sebagai berita utama, namun media yang dikelola pemerintah Korea Utara, KCNA, hingga saat ini masih bungkam. Diyakini, warga Korea Utara belum tahu informasi ini sampai sekarang.
Media Korea Utara memang merilis berita tentang kunjungan delegasi senior dari Korea Selatan awal pekan ini. Namun, pernyataan tentang undangan Kim untuk Trump serta rencana denuklirisasi luput dari pemberitaan media tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Kabar tentang pertemuan Kim dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang dijadwalkan pada April mendatang juga tidak diberitakan.
"Korea Utara belum membuat pengumuman mengenai pertemuan dua kepala negara Korea di bulan April. Saya yakin keputusan semacam ini hanya akan ditangani oleh pejabat tinggi yang dekat dengan Kim. Saya percaya pejabat pemerintah biasa atau militer belum tahu tentang rencana pertemuan puncak itu," kata Kang Mi-jin, seorang pembelot Korea Utara.
Sementara itu, seorang profesor dari Akademi Diplomatik Nasional Korea di Seoul, Shin Beom-chul, menyatakan bahwa Korea Utara biasanya lebih hati-hati dalam merilis informasi ke publik. Selain itu, rencana denuklirisasi juga tidak akan disampaikan karena hanya akan menimbulkan kekacauan.
"Di Korea Utara, pemimpin tidak akan membeberkan sebuah informasi ke media sampai mereka benar-benar menggelar pertemuan yang dimaksud. Mengenai denuklirisasi, harus ada kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam negeri. Tidak ada alasan untuk menjanjikan denuklirisasi kepada rakyatnya karena hanya akan membuat berbagai hal berantakan," papar dia.
Reporter: Ira Astiana
Sumber: Merdeka.com
