Jokowi: Tahun Politik, Setelah Nyoblos Rukun Lagi

Jokowi menyebut Indonesia bangsa besar dengan ribuan suku. Hal ini berbeda dengan negara lain.

oleh Liputan6.com diperbarui 12 Mar 2018, 06:27 WIB
Presiden Joko Widodo berdialog dengan petani saat penyaluran Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali berpesan agar hiruk pikuk politik, baik pemilu kepala daerah, pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2019, tidak mengganggu kerukunan antarwarga di daerah masing-masing.

"Pilkada, pemilu legislatif, pilpres hanya pesta demokrasi lima tahun, coblos saja, setelah itu ya rukun kembali," kata Jokowi di hadapan sekitar 3.000 warga penerima sertifikat tanah dari lima kabupaten dan kota wilayah Jawa Barat di Gedung Pertemuan Radian Kabupaten Cirebon, Minggu 11 Maret 2018).

Ia meminta perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan untuk berpecah. Jokowi menekankan persatuan tetap harus dijaga.

"Saya titip, jangan sampai karena beda pilihan, kita jadi tidak rukun, kita jadi tidak bersaudara, tidak rukun antartetangga, antarkampung, jangan sampai tidak saling sapa hanya karena beda pilihan," katanya.

Jokowi menyebut Indonesia merupakan negara besar dengan beragam suku bangsa, bahasa dan agama. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan Singapura yang hanya memiliki empat suku atau Afghanistan yang hanya memiliki tujuh suku.

 


5 Kabupaten/Kota Terima Sertifikat

Para petani menunjukkan SK IPHPS yang diberikan Presiden Joko Widodo di Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3). Pada 2018 ini, Program Perhutanan Sosial akan diperluas ke 3 Kabupaten, yaitu Malang, Blitar, dan Bojonegoro. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara mengenai penyerahan 3.000 sertifikat pada Minggu ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjelaskan, penerima berasal dari lima kabupaten/kota di Jabar yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu.

Ia menyebutkan 3.000 sertifikat itu merupakan bagian dari 9.810 sertifikat yang akan diserahkan saat ini dan dalam waktu dekat.

"Sisanya akan didistribusikan BPN di masing masing kabupaten/kota," jelas mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya