Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menjalankan program Upaya Khusus (Upsus) Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab). Namun program ini justru dinilai mengganggu program pengembangbiakan yang telah dilakukan secara mandiri oleh para peternak di sejumlah lokasi.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rochadi Tawaf mengatakan, selama ini para peternak sebenarnya telah mengembangbiakan ternaknya melalui mekanisme inseminasi buatan (IB), seperti yang juga dilakukan dalam program Siwab. Proses IB ini dilakukan oleh inseminator mandiri yang sudah dipercaya oleh peternak
"Selama ini ada tenaga mandiri yang sudah menjalankan ini. Di beberapa daerah itu ada yang mandiri, mereka (peternak) berani bayar Rp 100 ribu, Rp 150 ribu, sampai bunting," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (12/3/2018).
Baca Juga
Advertisement
Namun lantaran pemerintah menjanjikan peternak mendapatkan pelayanan IB secara gratis melalui program Siwab, maka petenak sebagian beralih ke inseminator yang disiapkan Kementan melalui program tersebut. Hasilnya, program pengembangbiakan ternak yang selama ini dijalankan justru menjadi berantakan.
"Karena dari pemerintah dijanjikan gratis, jadi berantakan programnya. Contohnya program yang sudah berjalan, bayar tapi mendapatkan hasil yang baik, dengan adanya program yang gratis menjadi tidak baik, karena gratis jadi seenaknya. Ini mengganggu program yang sudah berjalan mandiri," kata dia.
Rochadi mengakui sebenarnya program Siwab yang jalankan oleh Kementan memiliki tujuan yang baik, namun implementasi di lapangan yang dinilai perlu dievaluasi.
"Saya melihatnya sayang, karena yang sudah terbentuk bagus dan harusnya diperbaiki lagi, ini jadi malah tidak jalan dan mulai dari 0 lagi. Yang kecewa peternak. Karena ada program ini memang gratis tapi tidak ada jaminan untuk berhasil atau tidak. Kalau oleh inseminator mandiri, kalau gagal itu diganti. Gagal dalam arti tidak bunting. Kalau gagal diulang lagi, kan siklus birahi itu per 21 hari," ujar dia.
Strategi Pemda di Sulawesi Genjot Populasi Sapi
Empat kepala daerah di Sulawesi melalui Badan Kerja Sama Utara-Utara sepakat menargetkan peningkatan populasi sapi menjadi satu juta ekor sapi dalam lima tahun. Hal ini untuk membantu pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhan daging sapi nasional.
Empat daerah itu adalah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo.
Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengungkapkan, keempat daerah saat ini hanya mampu mengembangkan 150 ribu sapi, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mempercepat target satu juta ekor sapi tanpa harus berharap pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menuturkan, strateginya dengan melibatkan para investor maupun melalui sistem kredit usaha rakyat (KUR) yang disiapkan oleh bank pemerintah.
"Untuk investor mereka akan menyiapkan dan mendistribusikan sapi ke para peternak, nantinya hasilnya dapat dibagi dua. Sedangkan untuk KUR, mekanismenya adalah bank yang membayar, pemda akan mengasuransikan dan selanjutnya sapi akan dibagikan kepada para peternak," kata Hamim Pou.
Sementara itu, Bupati Buol, Amirudin Rauf menyatakan dari infrastuktur hingga lahan telah disiapkan oleh daerahnya untuk memenuhi target satu juta ekor sapi. Kabupaten Buol tengah saat ini tengah membangun lokasi percontohan peternakan sapi di wilayah Sulawesi.
"Kami sudah siapkan seribu hektar untuk membangun lokasi percontohan peternakan sapi ini," kata dia.
Kabupaten Buol optimistis melalui keja sama utara utara target satu juta ekor sapi dapat dipenuhi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Baca Juga
Advertisement
