Liputan6.com, Bogor - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Istana Bogor. Kunjungan delegasi tersebut dalam rangka menjajaki pembiayaan infrastruktur di Indonesia.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung berdirinya AIIB. Hal tersebut tepatnya saat Jokowi baru menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu.
Advertisement
"Indonesia adalah salah satu negara pertama di dunia yang sepenuhnya mendukung gagasan AIIB, salah satu tindakan pertama saya ketika menjadi presiden indonesia pada tahun 2014. Pertama, untuk menyatakan kepada Presiden Xi Jinping, dukungan penuh Indonesia dan gairah serius untuk bergabung dengan AIIB," ujar dia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).
Jokowi menuturkan, selama ini AIIB juga telah mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Atas hal tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengucapkan apresiasi atas dukungan AIIB.
"Saya ingin mengucapkan. Salah satu peluncuran yang sangat sukses dan sukses dalam dua tahun pertama operasi dan saya ingin kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam pembiayaan sejumlah proyek di indonesia selama dua tahun pertama ini," kata dia.
Selain ke Jakarta, para Delerasi AIIB juga akan mengunjungi Yogyakarta dan Solo pada pekan ini. Kunjungan tersebut diharapkan bisa meningkatkan bantuan yang diberikan AIIB untuk pembangunan infrastruktur di kedua kota tersebut.
"Saya tahu bahwa Anda akan mengunjungi proyek kereta bawah tanah di Jakarta, yaitu MRT hari ini. Anda juga akan bepergian ke Jawa Tengah malam ini untuk mengunjungi Yogyakarta dan Solo. Proyek MRT Jakarta diluncurkan saat saya menjadi Gubernur Jakarta dan saya memulai karier saya di bidang politik sebagai walikota secara Solo. Jadi saya sangat senang melihat jadwal Anda pekan ini," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pendanaan AIIB
Sebelumnya, Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) mendanai tiga proyek di Indonesia, yakni proyek perbaikan kawasan kumuh di perkotaan (urban slum upgrade), pembangunan waduk, dan pembangunan infrastruktur daerah atau regional. Proyek tersebut termasuk dalam 13 proyek yang dibiayai AIIB senilai US$ 2,2 miliar atau setara Rp 29,26 triliun (kurs Rp 13.300 per dolar AS).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan selama dua tahun berdiri, AIIB telah menyalurkan pembiayaan senilai US$ 2,2 miliar untuk 13 proyek di negara-negara anggota AIIB. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di 80 negara anggota.
"Dari nilai US$ 2,2 miliar dan 13 proyek, ada tiga proyek infrastruktur Indonesia yang dibiayai, yaitu urban slum upgrade, waduk, dan infrastruktur regional. Ada yang nilainya US$ 125 juta dan US$ 100 juta. Jadi Indonesia termasuk paling menonjol," katanya di Jakarta, seperti ditulis Selasa 20 Juni 2017.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Sidang Tahunan AIIB ke-II di Jeju, Korea Selatan, pada 16-17 Juni. Sidang Tahunan ini mengangkat tema "Sustainable Infrastructure" yang dihadiri para menteri dan perwakilan dari 80 negara anggota, organisasi internasional, lembaga kemasyarakatan, akademikus, dan sektor swasta.
Sri Mulyani hadir untuk menjalankan kapasitasnya sebagai Gubernur Indonesia di AIIB. "Indonesia kan salah satu founding member. Tahun lalu saat didirikan, jumlah anggota 57 negara, tapi sekarang ada 23 anggota baru, seperti Amerika Latin, Afrika dan akan tambah tiga lagi anggota, sehingga jumlahnya semakin mendekati 100 anggota," terangnya.
Lebih jauh Sri Mulyani menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas antar daerah, bahkan negara. Tak kalah penting, menarik dana swasta sebanyak mungkin sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, selain dari investasi pemerintah.
"Bangun infrastruktur yang sustainable, ramah lingkungan, dan menarik swasta butuh berbagai macam intervensi, kebijakan harus baik. Jadi memulai dengan mengumpulkan preparation project fund, sama seperti Kemenkeu membangun dana persiapan infrastruktur," ia menjelaskan.
lndonesia juga menyampaikan beberapa arahan kepada AIIB, antara lain supaya AIIB dapat memenuhi kebutuhan finansial di kawasan dalam pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga multilateral dalam proyek infrastruktur, khususnya proyek berskala besar.
Selain itu, AIIB diharapkan dapat membiayai proyek-proyek stand-alone dan membantu negara-negara berkembang dalam persiapan proyek melalui Special Funds.
Presiden AIIB, Jin Liquin menekankan perlunya pembangunan infrastruktur di Asia yang berkelanjutan dan upaya AIIB untuk mencapai strategi tematik prioritasnya, yaitu sustainable infrastructure, mobilizing private capital, dan cross border connectivity.
Menkeu Sri Mulyani melakukan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela Governors’ Session dengan beberapa gubernur, yaitu dengan Gubernur Korea Selatan yang juga Deputy Prime Minister serta Menkeu dan Strategi Dongyeon Kim; Menkeu Tiongkok Xiao Jie; dan Menkeu Sri Lanka Mangala Samarawera.
Juga dengan Menkeu Filipina Carlos Dominguez lll; Menkeu Georgia Dimitry Kumsishvili; Wakil Menkeu Selandia Baru Gabriel Makhlouf; dan Wakil Menkeu Timor Leste Helder Lopes.
Pada pertemuan dengan Menkeu Tiongkok Xiao Jie, Sri Mulyani membicarakan Belt and Road Initiative serta kerja sama di bidang perpajakan. Kedua menteri sepakat untuk mendukung kedua agenda yang menjadi prioritas kedua negara dalam mendorong perekonomian regional dan nasional, dan detail kedua agenda akan ditindaklanjuti di tingkat teknis.
Selanjutnya, pada pertemuan dengan Menkeu Sri Lanka Mangala Samarawera, Menkeu Sri Mulyani mendukung peningkatan kerja sama antara kedua negara, khususnya keinginan Sri Lanka untuk bertukar pengalaman dengan lndonesia dalam pelaksanaan reformasi fiskal dan sektor keuangan.
Advertisement
