Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Tiongkok dilaporkan mulai menguji sistem keamanan baru di wilayahnya. Menurut laporan Reuters, Senin (12/3/2018), kali ini polisi kota Beijing memanfaatkan kacamata pintar untuk memindai wajah dan pelat nomor kendaraan.
Kacamata berbasis kecerdasan buatan ini dibuat oleh LLVision. Jadi, kacamata ini akan melakukan pemindaian wajah dan plat nomor kendaraan, untuk kemudian disesuaikan dengan basis data yang dimiliki kepolisian.
Nantinya, apabila ada kendaraan atau wajah yang masuk dalam 'daftar hitam', kacamata ini segera memberikan peringatan. Sebagai bagian dari uji coba, kacamata ini baru digunakan saat pertemuan tahunan parlemen Tiongkok di Beijing.
Dalam pertemuan tahun ini, sejumlah pemimpin di Tiongkok diketahui sedang gencar menyerukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan negara. Namun, tak sedikit pula yang menyebut aksi pengawasan ini akan menimbulkan gesekan di masyarakat.
Baca Juga
Advertisement
"Pemimpin Tiongkok sebelumnya gelisah dengan kemampuan internet dan teknologi komunikasi. Namun, kini mereka memakainya untuk kontrol politik dan sosial," tutur Co-Director China Media Project, sebuah pusat studi media di Universitas Hong Kong, David Bandurski.
Meski ada sejumlah pihak yang mengkhawatirkan teknologi ini, CEO LLVision, Wu Fei, memastikan inovasi ini tak akan mengusik privasi masyarakat. Sebab, teknologi tersebut digunakan untuk tugas mulia, seperti menangkap pelaku kejahatan atau buronan.
"Kami mempercayai apa yang sedang dilakukan pemerintah," tuturnya. Untuk informasi, sejak pemerintahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok memang gencar mendorong pengembangan kecerdasan buatan, teknologi pengenalan wajah, dan big data untuk urusan keamanan.
Salah satu yang digunakan pemerintah adalah mendorong pemanfaatan kamera CCTV berbekali teknologi pengenalan wajah. Berbekal hal tersebut, otoritas Tiongkok mampu menemukan seseorang di tengah keramaian dalam hitungan menit.
Kecanggihan Sistem Pengawasan Tiongkok
Kemampuan teknologi itu dialami langsung oleh reporter BBC, John Sudworth, yang berkesempatan untuk menjajal kecanggihan sistem pengawasan langsung di Tiongkok.
Dikutip dari Huffington Post, untuk menjajal teknologi itu, Sudworth diidentifikasikan sebagai seseorang pelaku kejahatan. Hasilnya, ia berhasil ditemukan oleh kepolisian setempat ketika berada di tengah keramaian hanya dalam waktu tujuh menit saja.
Otoritas Guiyang menuturkan, sebenarnya pihaknya menyimpan sejumlah besar data setiap orang yang dapat diidentifikasi, tanpa mempertimbangkan status kriminal.
Dengan cara itu, pemerintah setempat dapat benar-benar memantau pergerakan penduduk yang berada di kota itu. Otoritas juga dapat mengetahui orang lain yang ditemui hingga jadwal perjalanan seminggu penuh dari penduduk.
Di Tiongkok sendiri, kamera dengan kecerdasan buatan sudah banyak digunakan dan disebar di beberapa banyak titik keramaian.
Tak hanya dapat mengenali wajah, beberapa di antaranya juga dibekali kemampuan mengetahui umur, etnis, dan jenis kelamin.
Salah satu perusahaan yang memproduksi teknologi ini di Tiongkok adalah Dahua Technology. Perusahaan mengklaim produknya dapat mencocokkan wajah setiap penduduk dengan kartu identitasnya, sebagai bagian dari proses verifikasi.
Advertisement
Tiongkok Memiliki Sistem Pengawasan Terbesar di Dunia
Tak hanya untuk pemerintah, sistem serupa sebenarnya juga diterapkan di sejumlah perusahaan. Tujuan dari pemasangan sistem itu adalah untuk mengawasi para pekerja dan memantau proses di pabrik.
Tiongkok sendiri diketahui sebagai negara dengan sistem pengawasan paling besar di dunia. Negara itu memiliki 170 juta CCTV yang tersebar di seluruh wilayah, dan akan terus bertambah hingga 400 juta di 2020.
Sistem keamanan itu pun terus mendapat pengembangan dengan dukungan kecerdasan buatan. Berbekal kecerdasan buatan pula, pemerintah dapat memperoleh lebih banyak informasi dari penduduk.
Pemerintah negara itu dilaporkan baru saja bekerja sama dengan startup unicorn bernama Face++. Perusahaan mampu menarik informasi penting seperti umur, wajah, termasuk pelat nomor dari data yang dikumpulkan.
Kendati disebut menjadi upaya penanggulangan keamanan, sistem ini ternyata tak diterima dengan baik oleh beberapa masyarakat. Sejumlah kelompok merasa, cara ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.
(Dam/Isk)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
