Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji soal baik-buruknya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung maupun tidak langsung. Permintaan itu dia layangkan demi meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pilkada.
"Kami minta KPK untuk melakukan pengkajian. Apakah benar yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami di DPR bahwa Pilkada langsung ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," ujar Bambang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).
Advertisement
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyebut penghuni Senayan kerap menerima laporan, pilkada secara langsung banyak melahirkan pelaku-pelaku korupsi. Bamsoet juga menerima laporan soal adanya pengeluaran yang tidak sedikit dilakukan oleh calon kepala daerah.
"Kami memberikan usul berdasarkan masukan masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju sebagai kepala daerah itu dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bambang.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyanggupi permintaan Bamsoet itu. Ia berjanji mengkaji ulang Pilkada langsung maupun tidak langsung dengan mengundang para petinggi lembaga negara dan pakar politik.
"Kita akan melakukan kajian lagi, kajian pasti kita akan melibatkan banyak stakeholder, tadi juga Pak Syamsudin Haris dari LIPI juga datang. Nanti kita undanglah banyak ahli banyak pakar kita undang, untung-ruginya, baik-buruknya, apakah pilkada langsung atau apakah pilkada keterwakilan seperti yang lalu," kata Agus.
Usulan
Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal. Kajian pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo setelah berdiskusi dengan Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila yang berkunjung ke ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menyampaikan kekhawatirannya soal maraknya politik uang dalam dunia politik.
"Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan (politik) uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai Gubernur sampai Bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan," tutur Bamsoet, Kamis 8 Maret 2018.
Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. Sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut.
"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," jelas Bamsoet.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga mengajak para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Advertisement
