Liputan6.com, Denpasar Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) menyempatkan diri berdialog dengan nelayan di Pantai Prasi (Virgin Beach) di Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem. Di sini, calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PPP, PAN, PKB dan PKPI itu menyempatkan diri berdialog dengan beberapa kelompok nelayan di antaranya Kelompok Nelayan Inti Samudra dan Kelompok Nelayan Giri Samudra.
Beberapa nelayan langsung menyampaikan persoalannya kepada Koster-Ace. Seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Giri Samudra, I Wayan Sumarna. Ia mengeluhkan beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan sarana dan prasarana melaut seperti jukung, jaring dan mesin tempel. Kedua berkaitan dengan bahan bakar yang harganya semakin mahal. Ketiga soal kebutuhan akan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
"Selama ini ikan dari sini didrop semua ke Kusamba, Klungkung. Kami usul agar dibuatkan satu saja pasar ikan di Karangasem agar harga jual tangkapan kami stabil," ucap Sumarna di Karangasem, Selasa (13/3/2018).
Ia meminta kepada Koster-Ace agar lebih memperhatikan nasib nelayan jika kelak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada Pilkada serentak 27 Juni mendatang. Yang ia tahu, kelompok maayarakat lainnya seperti subak dan desa adat sudah mendapat bantuan rutin dari pemerintah tiap tahunnya. "Nah, kalau memungkinkan kami juga bisa mendapat bantuan serupa. Nanti bisa disalurkan kepada kelompok nelayan agar dia yang mendistribusikan bantuan tersebut," ujarnya.
Baca Juga
Advertisement
Beda I Wayan Sumarna, lain pula masalah yang dihadapi oleh Komang Sutama. Ia bekerja pada sektor pariwisata di sekitar lokasi. Tugasnya adalah mengajak tamu berkeliling pantai menggunakan jukung. Tiap bulan ia mendapat imbalan senilai Rp1,6 juta.
Mendapati fakta tersebut, Wayan Koster menjamin nelayan di sini akan tersentuh bantuan pemerintah baik itu bansos maupun hibah. Hanya saja, ia meminta kelompok nelayan di sini untuk melengkapi diri dengan persyaratan badan hukum lembaganya.
"Jadi di sini ada kebutuhan seperti jukung, mesin, sarana dan prasarana kebutuhan mereka. Ke depan saya akan usul dibentuk koperasi. Dengan koperasi dia punya lembaga yang mengelola unit usahanya, agar bisa mengembangkan usaha produktif," tutur Koster.
Hibah dan Bansos untuk Nelayan
Di sisi lain, untuk mendapatkan dana hibah dan bansos maka kelompok nelayan ini mesti berbadan hukum. Ia lantas meminta kepada kader PDI Perjuangan asal Karangasem, Ni Made Sumiati untuk membantu mengurusi badan hukum kelompok nelayan tersebut.
Ia mengaku akan menginisiasi agar para nelayan ini mendapat bantuan ringan dari Perbankan. Agar segala keperluan permodalan mereka bisa ter-cover. Untuk Tempat Pelelangan Ikan, Ia menjamin hal itu akan dibangun di Karangasem karena merupakan kebutuhan nelayan.
"Itu pasti akan kita bangun (Tempat Pelelangan Ikan). Di sisi lain kita harus perhatikan jaminan hidup mereka agar memberikan jaminan hidup yang lebih meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya. Sementara untuk pekerja di sektor pariwisata, Koster akan meningkatkan pendapatan mereka minimal sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten).
"Kalau perlu nanti kita hadirkan Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti). Saya sudah berkomunikasi dengan beliau agar nanti ke Bali kita pertemukan dengan nelayan. Tujuannya agar nelayan bisa mengakses program kementerian. Kita akan fasilitasi itu," ucap Koster.
Advertisement
