Liputan6.com, Jakarta - Pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia Sulawesi Tengah (REI Sulteng) menargetkan pembangunan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) meningkat hingga tiga kali lipat pada 2018 dibanding tahun lalu. Jumlahnya dipatok 6.272 unit rumah subsidi terbangun sepanjang tahun ini.
Ketua DPD REI Sulteng, Musafir Muhaimin optimistis realisasi pembangunan rumah subsidi maupun non-subsidi akan berjalan baik seperti tahun lalu, meski penyederhanaan perizinan dari 60 item menjadi 15 item seperti diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 belum terjadi di lapangan.
Baca Juga
Advertisement
“Tahun ini untuk rumah subsidi MBR targetnya 6.272 unit, sedangkan non-subsidi 500 unit saja. Target untuk MBR itu naik tiga kali lipat dibandingkan realisasi 2017 sebanyak 2.065 unit, dan naik sedikit untuk non MBR sebanyak 356 unit,” ujar Musafir saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Pemerintah, diakuinya, mulai membantu dalam penyediaan infrastruktur rumah termasuk kemudahan dalam penyambungan listrik. Selain itu, dengan PP 64/2016 juga membuat pembangunan rumah dengan lahan di bawah lima hektar tidak lagi membutuhkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) maupun Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Lalu lintas. Namun cukup berbekal Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL).
Musafir berharap kendala untuk membangun rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini, salah satunya mengenai pembatasan masyarakat hanya boleh mengambil rumah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau domisili. Pasalnya, aturan ini diterapkan karena perbankan beralasan supaya rumah subsidi itu tepat sasaran dan tidak hanya dijadikan investasi.
Sementara DPD REI Sulteng menyebut 20 persen masyarakat yang tinggal di Palu berasal dari luar kota. Namun, bekerja atau kuliah di kota tersebut.
“Kami sudah membahas dengan perbankan, karena pembangunan rumah subsidi bagi MBR sebagian besar di kota dan kabupaten besar. Pembatasan tersebut akan kontraproduktif terhadap rencana pemerintah dalam program Sejuta Rumah," ungkap Musafir.
Harga Rumah Subsidi Naik
REI Sulteng menyebutkan konsentrasi pembangunan rumah subsidi bagi MBR terdapat di kota-kota besar seperi Kota Palu dan Kabupaten Sigi, sehingga pembatasan tersebut cukup menyulitkan pengembang.
“Apalagi Sulteng adalah daerah pegunungan sehingga di daerah lain pembangunan rumah MBR masih sangat terkendala infrastruktur dasar,” ungkap Musafir.
Hingga 2017, plafon harga rumah subsidi MBR di Sulteng adalah Rp 129 juta. Sedangkan pada tahun ini, harga naik menjadi Rp 136 juta per unit berdasarkan peraturan menteri keuangan. Dengan harga baru tersebut, Musafir memprediksi rumah-rumah komersial akan makin tertekan, khususnya harga di atas Rp 350 juta. Sebanyak 70 persen rumah MBR di Sulteng dibeli oleh PNS, sedangkan 30 persen sisanya oleh pegawai swasta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat membangun 3.764 rumah swadaya bagi MBR dengan anggaran Rp 52 miliar sepanjang 2017. Bantuan yang diberikan Kementerian PUPR, yakni Rp 15 juta untuk bangunan rusak berat, Rp 10 juta untuk rusak sedang, dan Rp 7,5 juta untuk rusak ringan.
Advertisement
