Liputan6.com, Jakarta - Pendanaan kerap kali jadi masalah dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur. Selain faktor keuangan pemerintah juga akan memperhitungkan dua aspek lainnya dalam proyek infrastruktur, yakni legal dan kelembagaan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, APBN hanya mampu membiayai proyek sebesar 30 persen saja. Selebihnya, pemerintah akan mengandalkan peran pihak swasta terkait dana investasi.
"Kita membutuhkan 70 persen dana investasi dari pihak swasta. Oleh sebabnya, kita harus mendayagunakan swasta, baik nasional maupun asing," ungkapnya dalam acara Nawabakti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2018 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menambahkan, ada dua aspek di luar sisi finansial yang harus diperhatikan soal pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu aspek legal dan aspek kelembagaan. Ketiga aspek tersebut, menurutnya, harus bisa dikoordinasikan secara komprehensif.
Dalam pemaparan, dia turut memberikan contoh terkait pendanaan proyek LRT Jabodebek. Mulanya, pemerintah akan memanfaatkan dana seutuhnya dari APBN. Lewat campur tangan SMI, akhirnya perkara biaya bisa dikombinasikan dari penyertaan modal negara (PMN), serta investasi PT KAI dan Adhi Karya Tbk.
Budi pun mengatakan, aspek-aspek seperti legal dan kelembagaan adalah hal yang baru bagi kementerian teknis. Selanjutnya, ia ingin mendorong peran investasi swasta ke dalam proyek infrastruktur yang melibatkan pemerintah daerah.
"Saya yakin, pemerintah daerah juga ingin banyak mengetahui bagaimana kita memberikan kesempatan pendanaan melalui swasta ini," pungkas dia.
Menhub: 40 Perdagangan Dunia Lewat Indonesia
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, 90 persen dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40 persen dari perdagangan tersebut melewati Indonesia.
Ia mengatakan, ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia dengan meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi.
“Ini kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia. Untuk itu, kita perlu meningkatkan sistem transportasi laut yang terintegrasi karena poros maritim yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan rantai pasok yang maksimal,” jelas Menhub dalam keterangannya, Sabtu 3 Maret 2018.
Menhub menjelaskan, pada 2017 yang lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-36 dalam persaingan global di dunia. Peringkat tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 41.
“Indeks tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, yang ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara masif. Kementerian Perhubungan memiliki peranan penting, yaitu dengan pembangunan infrastruktur perkeretaapian, pelabuhan dan bandar udara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub.
Lebih lanjut, pemerintah telah membangun 124 unit kapal untuk kapal perintis serta penyelenggaraan program tol laut yang bertujuan untuk menurunkan tingkat disparitas harga di wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Kita membangun 124 kapal untuk kapal perintis, kapal rede, kapal pelra, kapal ternak dan kapal kontainer serta tol laut. Di tahun 2018 ini tol laut sudah mencapai 15 trayek yang diharapkan nantinya dapat menjangkau dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Menhub.
Pada 2017, program tol laut telah memberikan hasil melalui penurunan disparitas harga sampai dengan 23 persen di wilayah Timur Indonesia. Hal ini tentunya meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
