Alasan Golkar Setujui Titiek Soeharto Jadi Pimpinan MPR

Golkar melakukan pergantian Wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

oleh Ika Defianti diperbarui 19 Mar 2018, 16:06 WIB
Titiek Soeharto. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono menilai rencana pergantian Wakil Ketua MPR dari Mahyudin ke Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto merupakan hal biasa. Dia menyebut peralihan tersebut bentuk dari penyegaran.

"Nanti Ibu Titiek jadi Wakil Ketua MPR menggantikan Pak Mahyudin. Saya juga itu hal yang biasa," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Tak hanya itu, dia menyebut pergantian itu sebagai upaya menyetarakan jenis kelamin atau gender. Sehingga nantinya di DPR, MPR dan DPD memilih pimpinan dari kalangan perempuan.

"Kami sangat memperhatikan itu, masalah gendernya karena itu Bu Titiek Soeharto tempati itu," ucapnya.

Nantinya, lanjut dia, Mahyudin akan ditempatkan di posisi lainnya dan internal partai pimpinan Airlangga Hartarto akan membahas lebih lanjut.

Roem menambahkan, pihaknya tidak mengetahui adanya lobi politik antara putri Presiden kedua RI Soeharto itu dengan Airlangga. Dia hanya mengatakan penunjukan Titiek Soeharto sudah berdasarkan hasil rapat pleno.

"Paling penting Pak Airlangga usulkan itu tadi malam di rapat pleno dan itu disetujui rapat pleno," jelas Roem.


Mahyudin Tak Mau Mundur

Wakil Ketua MPR RI Dr. Mahyudin, ST, MM menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dihadiri Pimpinan, para guru serta ratusan santri.

Politikus Golkar Mahyudi menyatakan, penggantian dirinya sebagai Wakil Ketua MPR tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Itu sebabnya dia enggan lengser dari posisi  tersebut.

"Saya konsisten melaksanakan UU No 17 tahun 2014. Saya tidak akan mengundurkan diri," ucap Mahyudin kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Mahyudin menyatakan, harusnya Golkar fokus meningkatkan elektabilitas dan bukan melakukan hal-hal yang berpotensi memunculkan kisruh.

"Mestinya Golkar fokus meningkatkan elektabilitas. Bukan membuat kisruh dan perpecahan baru," ungkap Mahyudin.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya