Liputan6.com, Jakarta - Setelah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, kini giliran Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN), Hermanu Triwidodo mengkritisi kebijakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang melibatkan TNI dalam program-program Kementerian Pertanian.
Kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI di berbagai program, seperti penyuluhan, pembangunan infrastruktur, percetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, sampai penyerapan produksi.
Program yang dievaluasi oleh Hermanu adalah keterlibatan TNI dalam upaya mendorong petani menjual gabahnya ke Perum Bulog.
Baca Juga
Advertisement
"Kasus terjadi di Tulungagung, Klaten. Pada prinsipnya begini, itu menyakitkan hati petani. Sangat kontraproduktif terhadap Nawa Cita. Inisiatif karena tidak ada SOP yang jelas yang diturunkan oleh tentara ke bawah. Jadi terjemahan macam-macam," ungkapnya dalam diskusi, di Jakarta, Selasa (20/3).
Menurut pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, yang harus dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian adalah menetapkan kebijakan harga gabah yang kompetitif.
Sebab jika harga gabah yang ditetapkan lebih rendah dari yang ada di pengusaha atau harga pasar, maka otomatis petani akan lebih memilih untuk menjual gabah kepada pengusaha dibandingkan ke Perum Bulog.
Untuk diketahui, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015, harga untuk GKP (Gabah Kering Panen) sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg).
"Yang lemah policy tool-nya, perangkat pengambilan keputusannya. Kalau membeli itu tidak pakai senjata. Tapi perang harga. Bulog kan tidak dikasih senjata yang cukup untuk perang harga," kata Hermanu.
"Jadi, kalau (petani) enggak mau jual jangan ditodong suruh jual. Kalau mampu kita harus kasih harga tinggi," tegas dia.
Reporter : Wilfridus Setu Embu
Sumber : Merdeka.com
Rizal Ramli Ingatkan Mentan untuk Cetak Sawah Baru
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencetak sawah baru. Ini agar dapat memenuhi kebutuhan beras, sehingga tidak perlu impor.
Rizal Ramli menambahkan, jika irigasi persawahan dapat ditata dengan baik, Indonesia dapat memanen padi sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal itu didukung kondisi alam dengan sinar matahari dan sumber air berlimpah.
"Saya minta Menteri Pertanian (Mentan), bangun sawah baru dua juta hektare. Di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Sumatera. Di negara lain kalau enggak ada beras pemerintahnya bisa jatuh," ujar Rizal, Selasa (13/2/2018).
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memperhatikan nasib petani. Apalagi pemerintah memutuskan untuk impor beras. "Jangan jadi raga tega begitu. Yang penting saya dapat uang dari impor enggak peduli nasib petani bagaimana," kata dia.
Rizal Ramli menuturkan, dirinya sepakat dengan impor beras, terutama saat musim paceklik. "Kalau perlu banget, saya juga tidak keberatan impor, tapi diatur timing. Pas paceklik baru impor. Anak SD juga mengerti," ujar dia.
Baca Juga
Gandeng TNI, Perusahaan Ini Tanami Ratusan Hektar Lahan Padi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
Jangan Remahkan, Banyak Petani Jeruk di Kalbar Sukses Naik Haji hingga Kuliahkan Anak S3
AS-Indonesia Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Peternakan Sapi Perah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Advertisement
