Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana meluncurkan portal kebijakan satu peta pada Agustus mendatang. Portal tersebut nantinya berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
"Jadi 85 informasi geospasial tematik (IGT) dari 19 K/L di 34 provinsi. Pada Agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integerasi untuk seluruh wilayah Indonesia, dapat diresmikan oleh presiden," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/3/2018).
Baca Juga
Advertisement
Dia menjelaskan, dengan adanya portal ini maka kementerian dan lembaga tidak perlu menggunakan peta lain. "Nanti semua kementerian dan lembaga dan semua menggunakan dari peta basisnya harus itu, jangan pakai peta yang lain. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan perbedaan yang tak perlu," tegas dia.
Untuk itu, Darmin mengatakan, pemerintah daerah harus mempercepat penyelesaian kegiatan integrasi yang saat ini belum sempurna paling lambat pertengahan Juni mendatang.
"Daerah agar segera menyelesaikan dengan melengkapi IGT di setiap provinsi. Setiap provinsi harus utuh seluruh Indonesia, kita berharap Juni selesai, mengingat akan diluncurkan portal kebijakan satu peta ini di bulan Agustus," pinta Darmin.
Peluncuran kebijakan satu peta dengan skala 1:50.000 diharapkan mampu mengurangi konflik pemanfaatan lahan, membantu dalam pelaksanaan proyek pemerintah serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus.
"Dapat membantu mengembangkan kawasan industri, kawasan pariwisata terpadu yang kita punya. Dan dapat kita implementasikan lebih cepat dan akurat sehingga tercipta pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat jaringan logistik yang lebih efisien," tandasnya.
Reporter: Anggun P Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Jokowi Targetkan RI Punya Peta yang Sama pada 2019
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia telah memiliki satu peta yang sama atau kebijakan satu peta (one map policy) pada 2019. Pada tahun ini, pemerintah akan fokus untuk menyelesaikan kebijakan one map policy untuk Papua, Maluku dan Jawa.
Jokowi mengungkapkan hal itu saat membuka rapat terbatas (ratas) terkait perkembangan kebijakan satu peta di Kantor Presiden, siang ini.
Jokowi mengungkapkan, ratas yang digelar hari ini merupakan ratas ketiga terkait kebijakan tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah menggelar dua ratas untuk menyelesaikan kebijakan satu peta di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
"Pada ratas 7 April 2016 saya minta untuk fokus di Pulau Kalimantan. Ratas 13 Juni 2017 saya minta kebijakan satu peta dilanjutkan di Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahun 2018 kita akan fokus kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa. Sehingga 2019 kebijakan satu peta selesai seluruh Tanah Air," ujar dia di Jakarta, Senin (5/2/2018).
Baca Juga
Jokowi menegaskan, kebijakan satu peta ini sangat penting dan mendesak. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta produksi oleh berbagai sektor, kementerian dan lembaga dalam satu peta secara integratif sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial.
Selain itu, dengan kebijakan ini juga diharapkan ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan pembuatan kebijakan strategis dan pembuatan perizinan. Sebab, selama ini kerap terjadi tumpang tindih peta dan perizinan yang memicu konflik dan sengketa yang akhirnya menghambat laju perekonomian di daerah.
"Seperti informasi yang saya terima, di Pulau Kalimantan lebih kurang 4 juta hektare (ha) kawasan hutan tumpang tindih kawasan perkebunan. Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih, pemanfaatan lahan, serta juga membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Tanah Air," jelas dia.
Namn Jokowi mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan satu peta ini dilaksanakan secara cermat, teliti, dan akurat. Selain itu, dia juga meminta agar segala permasalahan yang muncul di lapangan dicarikan solusi, khususnya tanah ulayat dan batas desa sehingga satu peta yang dihasilkan agar memberikan kepastian dan menjadi pegangan bagi masyarakat.
"Saya juga mengingatkan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kebijakan satu peta," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
