Liputan6.com, Jakarta Layanan dompet digital, DANA, menargetkan masuk dalam tiga besar layanan dompet digital di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan siap menggandeng lebih banyak merchant yang ada di dalam negeri.
CEO DANA, Vincent Iswara mengatakan akan menerapkan sistem platform terbuka sehingga memungkinkan DANA untuk bisa bekerja sama dengan lebih banyak merchant di Tanah Air. Hingga saat ini, DANA telah bermitra dengan lebih dari 40 merchant.
Baca Juga
Advertisement
"Karena kita open platform, kita akan bekerja sama dengan macam-macam merchant. Kita tidak akan menutup, kita akan membuka kerja sama dengan semuanya supaya bisa dipakai di semua merchant, dan semua pengguna merchant itu bisa memakainya," ujar dia di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Untuk tahap awal, diakui Vincent, DANA telah tersedia di berbagai aplikasi seperti BBM dan Bukalapak. Vincent berharap 30 persen dari transaksi di aplikasi tersebut menggunakan layanan Dana.
"Kita tidak berani klaim terlalu awal dulu, cuma kita yakin bisa melayani transaksi besar. Contohnya di Bukalapak, BBM, kita rasa 20-30 persen transaksi di sana kita bisa masuk ke sana. Kita harap bisa mengambil posisi top tiga untuk digital wallet," jelas dia.
Selain itu, Vincent menyatakan jika tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan DANA sebagai sebuah aplikasi tersendiri. Namun pihaknya masih akan melihat perkembangan pasca diperkenalkannya DANA kepada masyarakat.
"Kita tidak menutup kemungkinan untuk meluncurkan aplikasi. Namun kita melihat, kalau banyak aplikasi bisa memberatkan ponsel. Tapi karena kita di platform tersebut, jadi tidak memberatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ada aplikasi dompet digital tersendiri dan kita akan beritahukan kapan. Bisa jadi (tahun ini), bisa tidak," tandas dia.
Genjot Inklusi Keuangan, Jokowi Minta Sederhanakan Sistem
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong kemudahan akses (inklusi) keuangan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Namun, peningkatan inklusi keuangan ini harus didorong penyederhanaan sistem jasa keuangan, seperti perbankan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hal itu usai menerima Kunjungan Kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan atau United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima, di Istana Merdeka.
"Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," ujar Jokowi di Istana Merdeka, pada 13 Februari 2018.
Selain itu, ucap Jokowi, pemerintah juga akan menggenjot penyederhanaan perizinan, khususnya di sektor jasa keuangan. "Yang kedua, menyederhanakan izin-izin yang membuat kita ruwet," kata dia.
Jika kedua hal ini telah diselesaikan, kata Jokowi, diharapkan bisa mempercepat peningkatan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah pelosok.
"Dua hal ini kalau kita selesaikan akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau (Ratu Maxima), kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," ujar dia.
Advertisement
