Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) menargetkan penurunan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangkit listrik. Sampai 2025, porsi BBM dalam bauran energi ditargetkan tersisa 0,4 persen.
Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, PLN terus mengurangi penggunaan BBM untuk kegiatan pembangkitan listrik. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya konsumsi BBM setiap tahun.
Baca Juga
Advertisement
"Kami terus mengurangi penggunaan BBM, pembangkit diesel kita kurangi," kata dia dalam Desiminasi RUPTL PLN 2018-2027, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (23/3/2018).
Syofvi menyebutkan, pada tahun lalu porsi BBM dalam bauran energi pembangkitan listrik mencapai 5,99 persen. Sedangkan tahun ini mencapai 4,2 persen atau 3 ribu kilo liter (kl).
Penurunan porsi BBM diakibatkan beroperasinya pembangkit dengan bahan bakar yang lebih efisien, sehingga mengurangi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
"Konsumsi BBM 5,99 tahun ini 4,2 persen. Kita melihat seperti ini," tutur dia.
Menurut Syofvi, porsi penggunaan BBM akan terus menurun sampai 2025 tinggal 0,4 persen atau 500 kl. Penurunan tersebut digantikan dengan pembangkit jenis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan porsi sebesar 23 persen pada 2025.
"Kemudian sampai 2025 hanya tinggal 0,4 persen untuk daerah 3 T (terluar, terdepan dan terpencil) kita memang tidak punya pilihan (menggunakan selain BBM)," dia menandaskan.
Tugas Berat Menteri Jonan: Rasio Listrik RI Hampir 100 Persen dan Tarif Murah
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerataan kelistrikan ditargetkan 99,9 persen pada 2019. Dengan begitu, hampir seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati listrik.
"Arahan Presiden satu pemeratan kalau bisa 99,9 persen 2019. Ahir tahun lalu 95 persen. Ke depan bagaimana tahun ini mudah-mudahan 97,5 sampai 98 persen," kata Jonan dalam Desiminasi RUPTL PLN 2018-2027 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (23/3/2018).
Jonan melanjutkan, selain melakukan pemerataan kelistrikan, pemerintah akan membuat tarif listrik menjadi terjangkau. Sebab, pemerataan akan percuma jika masyarakat tidak mampu membeli listik.
"Satu rasio elektrifkasi, kedua masyarakat mampu beli listrik. Kalau ada pemeratan listrik tidak mampu percuma," ujar Jonan.
Menurut Jonan, pemerintah telah menetapkan tarif listrik tidak mengalami kenaikan sampai 2019, agar daya beli masyarakat dan kestabilan konsumen industri tetap terjaga. Dia pun menegaskan keputusan tersebut bukan untuk mencari simpati rakyat saat tahun politik.
"Tarif listirk tidak akan naik sampai Desember 2019. Bagaimana, tarif batu bara sudah dipatok ini tujuannya tarif listrik bisa terjangkau masyarakat. Ini ada yang tanya ke saya ini untuk tahun politik? Ini bukan tahun politik supaya daya beli masyarakat tidak turun," tandas Jonan.
Tonton Video Pilihan Ini:
Advertisement
