Liputan6.com, Jakarta - Menghadapi tahun politik baik Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan prajuritnya soal netralitas. Apalagi dalam Pilkada ada beberapa pensiunan TNI yang akan berlaga. Hal ini disampaikan Panglima saat menjadi pembicara dalam acara Rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis malam, 22 Maret 2018.
Panglima menegaskan, netralitas adalah segalanya yang harus dijunjung tinggi. "Percayalah saya serius tangani ini. Netralitas adalah segalanya," tegas Hadi.
Advertisement
Untuk menjaga netralitas TNI, Hadi meminta prajuritnya harus bersikap profesional sehingga dijauhkan dari segala bentuk politik praktis.
"Politik TNI adalah politik negara," dia menegaskan.
Terkait peserta Pilkada dari pensiunan TNI, Hadi mengatakan, pihaknya akan tetap menjaga silaturahmi. Tapi untuk urusan politik, ia menegaskan tak boleh ada hubungan lagi.
Jika ada prajurit TNI yang mendukung mantan atasannya, maka akan diberikan sanksi tegas.
"Apabila ada prajurit yang melanggar secara nyata mendukung seniornya yang sudah pensiun agar bisa jadi gubernur, bupati, dan sebagainya maka jelas hukumannya. Dia tidak akan disekolahkan dan itu selesai. Jadi dia tak bisa ada harapan lagi (naik pangkat). Saya komitmen untuk itu," jelas Hadi.
Komitmen Pemilu Berlangsung Aman
TNI, kata Hadi, berkomitmen menciptakan Pemilu berlangsung aman, damai, dan kondusif. Dalam hal ini TNI berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menjaga soliditas.
"Kegiatan 2018 dan 2019 kita siapkan operasi dalam rangka mendukung kepolisian mengamankan dan menciptakan Pemilu dengan aman dan damai. Soliditas TNI dan Polri menjamin keamanan dan ketenteraman masyarakat," Hadi menegaskan.
Advertisement
