Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyaluran Solar subsidi sesuai dengan alokasi di Padang, Sumatera Barat. Kelangkaan yang terjadi di wilayah tersebut diakibatkan oleh penggunaan yang tidak sesuai ketentuan pemerintah.
Unit Manager Communication and CSR Pertamina Marketing Operation Region I Rudi Ariffianto menjelaskan, Solar subsidi di Padang, Sumatera Barat, tidak akan mengalami kelangkaan jika digunakan oleh pihak berhak.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pengguna BBM Tertentu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.
Baca Juga
Advertisement
"Jadi itu sebenarnya tidak ada Solar langka kalau digunakan oleh konsumen sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014," kata Rudi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).
Menurut Rudi, sebenarnya Pertamina menyalurkan Solar subsidi dengan normal di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, penyaluran Solar subsidi dilakukan sesuai dengan volume yang ditetapkan, dengan alokasi 1.000 kiloliter (kl) per hari.
"Kami tetap pasok sesuai alokasi dan saya pantau penyaluran tidak ada perubahan," ujarnya.
Rudi melanjutkan, saat ini Pertamina telah memprioritaskan penyaluran Solar untuk kapal nelayan dengan ukuran di bawah 30 gross ton (GT). Pembelian BBM oleh nelayan pun harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014.
"Demikian juga dengan nelayan, kami prioritaskan nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT. Dan sesuai regulasi di atas, nelayan hendaknya dapat memenuhi syarat-syarat pembelian," tandasnya.
Nelayan Tak Melaut
Sebelumnya, nelayan di Muaro Kota Padang, Sumatera Barat, mengeluh tidak bisa melaut karena pasokan bahan bakar minyak jenis Solar tersendat sejak beberapa hari terakhir.
"Kini kapal-kapal nelayan yang membutuhkan bahan bakar terpaksa merapat di Muaro Padang memunggu bahan bakar tersedia, karena sejak empat hari terakhir tidak datang," kata Ketua Kelompok Nelayan Kapal Ikan (KNKI) Muaro Padang, Anjang, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (24/3/2018).
Menurut dia, kebutuhan setiap kapal itu sebanyak 800 liter untuk melaut selama dua pekan, sedangkan dalam anggota yang ada di dalam kelompok KNKI ada 12 kapal.
"Kami sudah melaporkan hal ini kepada Pertamina, Dinas Perikanan Kota Padang dan DKP Provinsi, namun belum jelas tindak lanjutnya," kata dia.
Anggota DPRD Sumatera Barat Afrizal pun meminta kepada Pertamina untuk segera segera memasok Solar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat. "Jangan ditahan-tahan sehingga terjadi kelangkaan seperti ini," kata dia.
Afrizal mengatakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan Solar karena maraknya penjualan bahan bakar bersubsidi itu di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan jeriken. Akibatnya, ketersediaan menjadi berkurang.
"Apabila terjadi kelangkaan seperti ini sebaiknya stok yang ada diturunkan agar tidak mengganggu kestabilan masyarakat," katanya.
Selain itu, Pertamina harus melakukan pengawasan ketat kepada operator nakal yang menjual bahan bakar bersubsidi seperti Solar dan Premium melalui jeriken.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
