Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak masyarakat Kuningan, Jawa Barat, untuk menolak keras informasi palsu atau hoax. PPP mendukung kepolisian untuk menindak tegas penyebar hoax berbau SARA dan provokatif di tengah masyarakat.
Wakil Sekjen DPP PPP Arya Permana mengatakan, hoax dan informasi SARA berbau provokatif membahayakan masyarakat.
Advertisement
"Kami, PPP juga mengutuk keras apa yang dilakukan oleh para pelaku penyebar hoax karena berbahaya untuk masyarakat," kata Arya di sela acara jalan sehat pada di Kuningan, Minggu (25/3/2018).
Sebelum melepas peserta jalan sehat, PPP juga mengajak masyarakat mendeklarasikan semangat antihoax. Beberapa poin yang dibacakan meliputi, dukungan untuk pihak kepolisian serta mendukung pilkada serentak 2018 yang damai dan aman.
Menurut Arya, acara jalan sehat ini juga sebagai pagelaran untuk menyambut hari lahir PPP ke-45. Oleh karena itu, PPP semakin mengukuhkan keberadaannya di tengah masyarakat.
"Kami ingin kehadiran kami semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Kuningan," katanya.
Tak hanya itu, PPP juga menargetkan kemenangan pasangan Rindu (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) pada Pilgub Jabar 2018 di atas 50 persen di Kuningan, Jawa Barat.
"Kami semua akan bekerja keras," ujar Arya.
Acara yang dihadiri sekitr limaribuan peserta ini juga dihadiri kandidat gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil.
Gerus Generasi Muda
Senada dengan Arya, Emil juga mengajak masyarakat agar tidak percaya dengan berita-berita hoax.
"Karena pada dasarnya berita hoax itu adalah fitnah yang keji. Dan fitnah dilarang dalam agama Islam," ujarnya.
Emil menekankan bahwa hoaks lama-lama akan menghancurkan generasi muda. Mereka akan terpecah-pecah dan saling menyerang.
"Sehingga akan muncul generasi yang selalu berpikir negatif. Ini sangat berbahaya," kata Emil. Pada masa kampanye ini, hoaks sering muncul di media sosial dan aplikasi chat. Sehingga semua pihak diingatkan untuk tidak mudah begitu saja percaya pada informasi yang tidak terkonfirmasi.
Emil mengingatkan, untuk mengkonfirmasi apakah berita itu masuk kategori hoaks atau bukan sebaiknya tabayun atau melakukan konfirmasi dan memeriksanya apakah berita tersebut ada di media mainstream atau tidak.
"Kalau tidak ada di media mainstream, berarti jangan percaya pada informasi tersebut, karena umumnya informasi hoaks penulisannya sepihak, dan tujuannya untuk mendeskreditkan orang atau kelompok serta untuk memecah belah umat," kata Emil.
Sebelumnya, ketika tahapan Pilkada serentak dimulai, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu bekerja sama menangkal berita hoax selama Pilkada 2018 hingga Pemilu dan Pilpres 2019 dengan menggandeng platform media sosial.
Advertisement
