Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengaku sudah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi (25/3/2018). Pertemuan tersebut guna membahas kesiapan penurunan tarif tol untuk angkutan barang logistik.
"Bahas jalan tol. Pembahasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, satu, mengapresiasi semua Kementerian Lembaga (K/L) yang sudah membangun jalan tol. Tetapi kita kalau membangun jalan tol itu harus juga meringankan masyarakat," kata Budi Karya saat ditemui usai memberikan sambutan pada HUT Papernusa Ke-1 di BKKBN, Jakarta, hari ini.
Baca Juga
Advertisement
Budi Karya menyebut, Jokowi telah mendengar banyak keluhan dari para pengemudi, terutama logistik soal tarif tol yang mahal. Untuk itu, Kementerian Perhubungan diminta untuk mengevaluasi bersama kementerian dan lembaga lainnya.
"Identifikasi dari Pak Presiden ada beberapa kemahalan yang ditanggung oleh truk-truk logistik oleh karenanya kita evaluasi bersama," kata dia.
Dalam hal ini, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengatakan, untuk angkutan barang nantinya akan diberi keringanan pajak agar biaya logistik mampu ditekan. Sedangkan untuk klasifikasi bagi truk-truk logistik akan ada perubahan ke depannya.
"Angkutan barang yang paling besar akan turun dua kali, yakni pengklasifikasian turun hingga 40 persen. Sementara pengklasifikasian dari truk-truk logistik diubah. Yang selama ini mahal banget, akan menjadi lebih murah. Contoh di tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp 180 ribu akan menjadi Rp 90 ribu," Budi Karya menjelaskan.
Dia berharap, dengan kebijakan tersebut, tarif tol dapat turun hingga 20 persen menyusul kebijakan perpanjangan konsesi jalan tol bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Penurunan karena perpanjangan konsesi dan beban pajak sekitar 15-20 persen. Jadi bisa-bisa tarifnya tinggal separuh," ujar Budi Karya.
Kebijakan penurunan tarif tol ini, diakuinya, akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada pekan depan.
Reporter : Dwi Aditya Putra
Sumber : Merdeka.com
Jokowi Minta Tarif Tol Turun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan operator jalan tol ke Istana pagi ini. Pemanggilan tersebut salah satunya terkait dengan tarif tol yang berlaku saat ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi mempertanyakan soal mekanisme perhitungan tarif tol. Sebab, selama ini dirinya sering mendengar keluhan dari para pengguna tol jika tarif tersebut terlalu mahal.
"Beliau menanyakan tarif tolnya ini bagaimana cara menghitungnya, dia mendengar keluhan para pengemudi," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 22 Maret 2018.
Basuki menjelaskan, dalam 40 tahun terakhir, tarif dasar untuk menentukan tarif tol berbeda-beda. Seperti pada era 1980-2000, rata-rata tarif dasarnya sekitar Rp 212-Rp 416 per kilometer (km).
"Jadi ini tarif tol selama 4 dekade mulai 1980 hingga 2000 ini kan ada ruas tolnya dari Jagorawi ke Palimanna Kanci ini tarifnya Rp 212-R 416 per km. Ini di mana dulu, ini sekian. Sedangkan 2000-2010 ini seperti contohnya Ulujami dan Cipularang ini Rp 709 per km," kata dia.
Menurut dia, tarif tersebut kemudian terus meningkat. Untuk 2015 hingga yang akan dioperasikan pada tahun ini, rata-rata tarif dasarnya antara Rp 150-Rp 1.500 per km. Namun tarif ini dinilai terlalu mahal.
"Pada tahun 2011, Surabaya-Mojokerto, Bogor, Bali ini Rp 900-Rp 1000 per km. Untuk 2015 ini yang baru beroperasi hingga 2018 nanti ini Rp 750-Rp 1.500 per km. Ini yang disebut mahal," ungkap dia.
Basuki mengungkapkan, sebenarnya kenaikan tarif tol ini seiring dengan kenaikan inflasi. Selain itu, juga terkait dengan biaya konstruksi yang juga meningkat. "Kalau lihat inflasi ini masih bisa dibilang wajar terlalu lihatnya dari mana. Ini karena untuk biaya konstruksinya ini pajak, bunga," tandas dia.
Advertisement
