Ketum PPP Ungkap Alasan Pembahasan Cawapres Jokowi Usai Pilkada

Romahurmuziy mengatakan, tidak semua partai koalisi pendukung Jokowi mengusung calon yang sama di Pilkada 2018.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 27 Mar 2018, 06:06 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bersama politikus PDIP. (Liputan6.com/Putu Merta SP)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romi, membenarkan calon wakil presiden untuk Joko Widodo atau Jokowi akan dibahas usai Pilkada.

"Urusan cawapres ini biarlah nanti bicarakan bersama-sama setelah pilkada selesai," ucap Romi di kantor DPP PPP, usai bertemu dengan PDIP, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Dia menuturkan, pembahasan cawapres setelah pilkada agar tidak berbenturan dengan urusan pilkada. Sebab, tidak semua partai koalisi pendukung Jokowi mengusung calon yang sama di Pilkada 2018.

"Karena kita tidak ingin agenda pada Pilkada ini, beberapa partai koalisi ini berbeda pandangan, berbeda koalisi, itu mengganggu pembicaraan tentang wapres ke depan. Biarlah itu kita bahas setelah Pilkada selesai," ungkap Romi.

Dia mengungkapkan, waktunya juga cukup panjang. Sehingga masih cukup relevan untuk membicarakannya seusai Pilkada.

"Toh waktunya masih panjang, sampai nanti bulan Agustus mendatang. Jarak pilkada dengan pendaftaran Wapres kan masih 1 setengah bulan. Jadi masih sangat panjang," ungkap Romi.

 


Bukan Cawapres Semata

Ketua Umum PPP, Muhamad Romahurmuziy. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Dia mengutarakan, tim bersama yang akan dibentuk nanti, bukan hanya membicarakan cawapres untuk Jokowi semata.

"Kita bicara tentang kepentingan bangsa yang lebih luas, dan kita bicara banyak hal. Yang paling penting agenda ini tidak mengganggu rakyat," tutur Romi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepakat dengan pernyataan Romi.

"Jawabannya idem. Kan koalisi satu hati," tutur Hasto.

Dia menerangkan, partai koalisi pendukung Jokowi sepakat untuk kerja sama demi pemenangan pemilu ke depan. Salah satunya selalu menyosialisasikan kebijakan Jokowi.

"Kami sepakat bersama partai lain untuk menjabarkan dukungan politik itu dalam kerangka kerja bersama untuk pemenangan pemilu ke depan. Dengan bergerak ke bawah, dengan tetap menghormati kedaulatan tiap partai, dalam bergerak untuk menyosialisasikan seluruh kebijakan Jokowi," pungkas Hasto.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya