PAN Pertimbangkan Merapat ke Jokowi di Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta Dinamika politik menjelang Pemilu 2019 masih terus berkembang. Peta koalisi parpol juga masih dinamis. Salah satu parpol yang belum menetapkan arah koalisi adalah Partai Amanat Nasional atau PAN.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, masih terus menjalin komunikasi politik dengan pimpinan parpol, termasuk parpol pendukung capres Joko Widodo atau Jokowi. Tak menutup kemungkinan PAN juga akan merapat mendukung Jokowi. Alasannya, Jokowi punya peluang besar kembali memenangi kontestasi politik 2019.

"Pak Jokowi tentu kan incumbent peluangnya besar, menjadi pertimbangan," ujar Zulkifli di Gedung DPR RI, Selasa (27/3).

Jika nantinya merapat ke kubu Jokowi, PAN berjanji tak akan ngotot mensyaratkan kadernya dijadikan cawapres. Sebab, keputusan sosok cawapres harus kesepakatan bersama parpol pendukung.

"Ini kan masalah koalisi, kan berat syaratnya. Tentu enggak bisa maunya kita. Ini kan harus maunya bersama. Karena koalisinya enggak bisa sendiri atau satu-satu kan. Di sini tentu akan banyak, di sini tentu akan banyak. Oleh karena itu tidak mudah menyatukan pendapat partai-partai," jelasnya. 

Dalam koalisi besar, semua parpol tentu ingin kadernya dipilih sebagai cawapres. Namun, pihaknya realistis karena tak bisa diputuskan sepihak melainkan harus diputuskan seluruh anggota koalisi.

"PAN mau ketua umumnya, PKB mau ketua umumnya, semua pasti akan begitu. Tentu nanti akan dibicarakan titik temu seperti apa. Ini juga tidak bisa menang-menangan karena lain kalau kami bisa sendiri. Kalau kami bisa sendiri ya sudah bablas itu," kata mantan Menteri Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Dengan tidak mengincar posisi cawapres, bukan berarti PAN menurunkan standarnya. "Ini bukan soal turun menurunkan standar. Ini soal koalisi yang berkualitas," ujarnya.

Yang terpenting bagi PAN adalah pemilihan legislatif maupun pilpres berlangsung secara berkualitas dan tidak gaduh. Dalam membangun koalisi, yang harus dibahas dengan parpol ialah bagaimana membangun Indonesia ke depan, bukan jatah bagi-bagi kursi menteri.

"Apa yang harus dibicarakan nanti partai-partai ini kan kalau cuma satu menteri, dua menteri. Nanti kalau ke Pak Prabowo satu menteri, dua menteri. Dengan Pak Jokowi dua menteri, dua menteri, terus rakyatnya tanya kami ini dipikirin enggak sih? Kan gitu. Jadi kita orientasinya itu bagaimana kita bisa ikut bersama-sama terlibat untuk membangun negeri ini. Itu yang paling penting," paparnya.

"Enggak ada kerja sama (jatah) capres cawapres. Kalau kami kerja sama koalisi yang berbicara untuk kepentingan bersama memajukan Indonesia. Yang berkualitas, tidak gaduh, rakyatnya itu betul-betul bisa sejahtera dan jelas terang berpihak pada kepentingan merah putih. National interest itu yang paling penting," ia melanjutkan.